Network
MEDIA KUPANG - Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang berbasis di Denhaag baru - baru ini telah mengeluarkan surat penangkapan terhadap presiden Rusia Vladimir Putin.
Presiden Rusia Vladimir Putin tersebut disebut ICC bertanggung jawab atas kejahatan perang yang dilakukan Putin dan pasukannya di Ukraina.
Kepala Jaksa Penuntut ICC Karim Khan mengatakan bahwa tuduhan tersebut berpusat pada insiden pendeportasian "setidaknya ratusan anak" yang diambil dari panti asuhan dan panti jompo di Ukraina. Banyak dari anak-anak tersebut diduga telah ditawarkan untuk diadopsi di Rusia.
"Kita tidak bisa membiarkan anak-anak diperlakukan seolah-olah mereka adalah rampasan perang," tegas Khan dikutip dari dw.com.
Meski telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut bagaimana mereka akan melaksanakan surat perintah tersebut. Sementara Rusia cenderung tidak bekerja sama dengan ekstradisi internasional, Sebab Rusia mengaku bukan anggota penuh ICC, dan tidak menerima yurisdiksinya.
Rusia: Surat perintah ICC itu 'tidak ada artinya'
Kementerian Luar Negeri Rusia dengan cepat meremehkan makna penting dalam surat perintah tersebut. Juru bicara Maria Zakharova mengatakan bahwa keputusan tersebut "tidak memiliki arti bagi negara kami, termasuk dari segi hukum."
"Rusia bukan negara peserta Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional dan tidak memiliki kewajiban di bawahnya," katanya dalam sebuah pernyataan di aplikasi perpesanan Telegram.
Kremlin mengatakan bahwa pihaknya tidak mengakui otoritas ICC, dan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa setiap keputusan pengadilan mengenai Rusia "batal demi hukum."
