Warga Pulau Sangihe Memenangkan Gugatan atas Izin Lingkungan PT Tambang Mas Sangihe

- 4 September 2022, 11:08 WIB
Warga Sagihe memenangkan putusan PTUN Jarta Utara
Warga Sagihe memenangkan putusan PTUN Jarta Utara /JATAM

MEDIA KUPANG-Pasca kemenangan gugatan 56 perempuan pulau Sangihe atas Izin Lingkungan PT Tambang Mas Sangihe (TMS) di PTUN Manado pada 02 Juni 2022 lalu, warga pulau Sangihe yang menempuh Tahap Banding Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 146/G/2021/PTUN.JKT tanggal 20 April 2022 juga menang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.

Warga Sangihe menempuh Tahap Banding ke PTTUN setelah PTUN Jakarta menolak gugatan tujuh warga Sangihe atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif dengan nomor keputusan 163.K/MB.04/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT. TMS.

Gugatan dengan nomor perkara 146/G/2021/PTUN.JKT diajukan warga pada 23 Juni 2021. Dalam perjalanannya PT TMS mengajukan permohonan ke PTUN Jakarta untuk menjadi pihak Intervensi pada 19 Agustus 2021, hingga pada akhirnya warga selaku penggugat melawan Menteri ESDM (Tergugat I) dan PT TMS (Tergugat II Intervensi).

PTTUN Jakarta telah memutus upaya Tahap Banding yang dilakukan warga, yang terdiri dari Pembanding I (sebelumya Selaku Penggugat yakni Elbi Piter dkk, jumlahnya 7 org) dan Pembanding II (sebelumnya Penggugat II Intervensi yakni Adelman Makadapa dkk, jumlahnya 30 org) melalui Putusan Banding Nomor 140/B/2022/PT.TUN.JKT pada 31 Agustus 2022.

Dalam amar putusannya, majelis hakim PTTUN Jakarta menegaskan mengabulkan gugatan warga untuk seluruhnya, yakni;


(i) membatalkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe;


(ii) Mewajibkan Terbanding I untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe;

(iii) Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perjuangan warga Sangihe yang menang melalui gugatan hukum di PTUN Manado (Izin Lingkungan) dan PTTUN Jakarta (Izin Kontrak Karya) menjadi bukti kuat bahwa proses pengambilan keputusan penerbitan izin lingkungan dan Kontrak Karya PT TMS oleh pemerintah sejak awal berasalah.

Alih-alih mendengar gelombang protes penolakan warga yang terus meluas, pemerintah dan PT TMS, serta aparat Kepolisian justru diduga bersekongkol, dengan membiarkan perusahaan memobilisasi alat berat secara berulang, berikut mengkriminalisasi 15 warga Sangihe yang menolak tambang.

Dugaan ini semakin diperkuat dengan langkah pihak perusahaan yang menggunakan siasat licik untuk mengeksploitasi sumber daya mineral di Pulau Sangihe:

Pertama, proses awal sosialisasi Amdal yang hanya melibatkan 1 Kepala Desa dan 3 warga yang diduga semuanya ditunjuk oleh perusahaan;

Kedua, Mobilisasi alat berat secara berulang di tengah izin lingkungan telah dibatalkan. Tindakan ini diduga sebagai upaya menjebak warga untuk dikriminalisasi;

Ketiga, Menggugat Presiden Jokowi, Cs yang diduga melalui ekplorasi atas alam berusahamenemukan ruang transaksi baru;

Keempat, Dugaan membangun konflik sosial dengan memobilisasi karyawan perusahaan untuk menggelar aksi di Kantor Bupati dan Polres Kepulauan Sangihe.

Dengan demikian, dua keputusan yang dimenangkan warga, termasuk protes penolakan tambang yang semakin meluas seharusnya menjadi otokritik bagi pemerintah dan institusi kepolisian untuk taat dan patuh pada hukum. Tidak menjadi pembukan jalan bagi korporasi tambang.

Halaman:

Editor: Ardy Milik

Sumber: JATAM


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah