Network
Siap Awasi Pemilu, Bawaslu Bangun Sinergi Dengan Stakeholder Dan OKP Di Alor
MEDIA KUANG- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Alor membangun sinergitas dengan Stakeholder dan Organisasi Kepemudaan ( OKP) di Kabupaten Alor untuk berrsama- sama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024.
Ajakan kerjasama Bawaslu ini ditandai dengan kegiatan penandatanganan MoU pengawasan partisipasi antara Bawaslu Kabupaten Alor, stakeholder, Media, dan OKP.
Kegiatan penandatanganan MoU ini berlangsung di Aula Hotel Simphony Kalabahi, pada Selasa 8 November 2022. Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Bawaslu Alor, Dominika Deran, S.Pd , Anggota Bawaslu Alor, Ori Langmau, Ketua FKUB Kabupaten Alor, Pdt.Emr Yakobus Pulamau, S.Th, Rektor Untrib, Alvons Gorang, Ketua STIKIP Muhamadyah Kalabahi, Marzuki Galeko, Tokoh Perempuan, OKP, dan Unsur Pers. OKP yang hadir antara lain, Pemuda Katolik, GAMKI, KAHMI, Pemuda Muhamadyah, KNPI, PMKRI, GMKI, HMI, GMNI.
Ketua Bawaslu Alor, Dominika Deran dalam sambutannya mengungkapkan, gong pemilu tahun 2024 telah ditabuh oleh KPU selaku penyelenggara tekhnis, dan ikutannya Bawaslu yang juga sebagai penyelenggara dalam tugas pengawasan siap melaksanakan tugas secara baik meski tugas pengawasan bukan kerja yang mudah.
Menyadari akan tugas yang berat dengan dukungan personil yang terbatas, jelas Deran, maka pihaknya membutuhkan dukungan dan kerjasama berbagai komponen melalui pengawasan partisipatif. Untuk itu kegiatan penandatanganan kerjasama ini merupakan sebuah peristiwa yang penting.
"Hadir hari ini para stakeholder, orang Kampus, OKP, Tokoh Perempuan dan Media. Semua yang ada memiliki kompetensi untuk membantu dalam pengawasan. Dan kegiatan ini tidak hanya sebatas penandatanganan, namun akan dilanjutkan lagi kegiatannya, sehingga dengan partisipasi pengawasan yang ada bisa menghasilkan pemilu yang berkualitas," tandas Deran.
Deran melanjutkan, konstelasi Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 nanti tentu memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Persaingan untuk Pilpres, Pileg, DPD maupun Kepala Daerah melibatkan banyak calon, sehingga sejatinya pemilu adalah pesta namun muncul potensi benturan.
Terhadap kondisi ini, dan pemilu merupakan pesta rakyat, maka hajatan tersebut bukan tugas semata dari Bawaslu, tetapi merupakan tugas semua pihak. Untuk itu dengan pengawasan partisipatif yang dibangun, semua yang ada bersama Bawaslu melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya, dan gilirannya masyarakat dapat memberikan kepercayaan dan dukungan atas jalannya roda pemerintahan dan legislatif.
