Network
MEDIA KUPANG - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Boy Rafli Amar menyampaikan hal yang perlu digarisbawahi dalam menyelesaikan kekerasan di Papua adalah pendekatan-pendekatan humanis oleh aparat penegak hukum.
Dikatakannya, pendekataan secara humanis merupakan pendekatan yang lebih mengutamakan kekeluargaan, karena penyelesaian hukum bukan dengan penindakan namum secara soft pun harua diutamakan.
“Kita ingin hukum terorisme ini tidak hanya berpikir tentang penindakan, bukan dengan senjata terus, melainkan pendekatan-pendekatan lunak karena yang diubah (adalah) cara berpikir. Penegakan hukum dan pencegahan harus dilakukan secara imbang,” tuturnya di Jayapura, papua, selasa 21 maret 2023.
Dalam rapat koordinasi kesiapan aparat penegak hukum di Jayapura, Papua, ditegaskan Boy, penegakan hukum dan pencegahan harus dilakukan secara imbang dan tidak diskriminatif.
Dengan demikian, tambah Boy, dalam penerapan UU Anti Terorisme Nomor 5 Tahun 2018, pencegahan dilakukan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.
Dikatakan Boy, BNPT RI melakukan upaya pencegahan tersebut dengan pendekatan lunak bersama pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, serta media.
Dilanjutkan Boy, Kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisasi di Papua dilakukan melalui pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, Duta Damai, dan Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI atau Warung NKRI.
Dari kesempatan yang baik itu, Boy berharap, ke depannya, deradikalisasi dapat dilakukan bagi entitas yang melakukan kekerasan di Papua.
“Kami berharap program deradikalisasi bisa dijalankan di Papua, dengan kerjasama dari semua pihak,” ujarnya.
Dengan demikian, sambung Boy, Pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum di Papua ini diharapkan dapat mengoptimalkan hubungan aparat tingkat pusat dengan daerah dalam penguatan criminal justice system yang berkontribusi menyelesaikan permasalahan di wilayah rawan konflik.
