Network
MEDIA KUPANG - Pada tahun 2024 mendatang, Indonesia akan menghadapi Pemilihan umum serentak dimana akan dilangsungkan Pemilihan Legislatif dan juga Pemiliha Presiden.
Menyambut Pemilihan Umum 2024, sejumlah lembaga masyarakat sipil yang bergerak di jaringan anti Korupsi Indonesia mendesak Partai Politik peserta Pemilu 2024 untuk terbuka.
Dilansir MediaKupang.com dari Website ICW antikorupsi.org, Selasa 2 Mei 2023, Jaringan anti Korupsi Indonesi menyebt bahwa pemilihan umum serentak tahun 2024 tinggal menghitung waktu. Praktis seluruh partai politik mulai bergerilya menarik simpati masyarakat untuk meraup suara sebanyak-banyaknya demi memenangkan kontestasi pesta demokrasi.
Mudah ditebak, janji politik sudah barang tentu bertaburan kepada masyarakat, tak terkecuali menyangkut isu antikorupsi. Namun, sebagaimana terjadi pada periode sebelumnya, janji yang diucapkan kerap berbeda dengan realita sebenarnya.
Baca Juga: Dua Ketua KPU di NTT Mengundurkan Diri, Salah Satunya dari Malaka
Oleh karena itu, penting untuk menguji konsistensi antikorupsi partai politik jelang pemilu mendatang, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangan organisasi.
Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah meletakkan Partai Politik sebagai Badan Publik. Maka dari itu, konsekuensi logis dari pengaturan itu pun menegaskan bahwa segala informasi, termasuk laporan pengelolaan keuangan, wajib disediakan secara berkala oleh partai politik.
Ditambah lagi terdapat yurisprudensi putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 207/VI/KIP-PS-M-A/2012 antara ICW melawan Partai Demokrat yang memutuskan rincian laporan keuangan partai dikategorikan sebagai informasi terbuka.
Melandaskan pada regulasi dan yurisprudensi tersebut, tidak ada pilihan lagi bagi partai untuk berdalih menutupi informasi keuangannya dari masyarakat.
