Network
" semuanya akan diatur di dalam SOP yang nantikan akan ditandatangan pimpinan kedua Negara,"jelasnya.
Pada kesempatan yang sama pula, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, K. A. Halim menyampaikan, perlu memikirkan prosedur teknis di lapangan.
Dikatakannya, Pada intinya imigrasi mengurus orang yang melintas keluar masuk wilayah Indonesia harus dilengkapi dengan dokumen perjalanan baik paspor maupun dokumen lain yang berlaku.
Selain itu, lanjutnya, Untuk perlakuan penumpang bus antar negara sama seperti penumpang biasa lainnya.
" kita melihat kasus-kasus yang mungkin saja terjadi di lapangan, yakni antara lain masa berlaku paspor yang telah habis, penolakan orang yang hendak masuk atau keluar, penumpang yang masuk daftar cekal, serta adanya WNA yang overstay," tegasnya.
Ia menegaskan, imigrasi Atambua siap melayani dan mendukung pelayanan keimigrasian bagi penumpang pengguna jasa bus antar negara sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Perwakilan Kepala Kantor Bea Cukai Atambua menyampaikan, bahwa banyaknya titik atau tempat pemberhentian harus ditentukan secara jelas terkait passanger list atau manifest penumpang.
Hal ini berkaitan, lanjutnya, dengan keabsahan penumpang antar negara. Selain itu, pengurusan dokumen kendaraan harus diurus terlebih dahulu agar jadwal perlintasan tidak terlambat.
" Perlu sosialisasi dan edukasi kepada penumpang agar mengetahui aturan yang berlaku. Selain itu, Masalah Xray harus segera diperbaiki untuk mempercepat pemeriksaan bea cukai," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Penanggung jawab Bea Cukai Pos Batugade, Timor Leste, Santos menyampaikan, adanya klasifikasi barang yang dapat melintas dan yang tidak dapat melintas agar memperlancar pemeriksaan perlintasan.
