MEDIA KUPANG - Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara menanggapi soal wacana peghapusan pemilihan calon gubernur dan jabatan gubernur.
Sebelumnya wacana penghapusan jabatan gubernur digaungkan Muhaimin Iskandar,
Ia menilai jabatan gubernur sudah tidak efektif diterapkan dalam pemerintahan Indonesia dengan berbagai alasan yang dia kemukakan.
Hal itu menurut Presiden Jokowi, harus terlebih dahulu melalui kajian yang mendalam dan perhitungan serta kalkulasi yang jelas.
"Semua memerlukan kajian yang mendalam. Jangan kita, kalau usulan itu, ini negara demokrasi boleh-boleh saja tapi perlu semuanya kajian, perlu perhitungan, perlu kalkulasi," ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai mengunjungi Pasar Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, pada Kamis, 2 Februari 2023.
Presiden juga menyebut beberapa hal yang perlu diperhitungkan dan menjadi kajian untuk menghapus jabatan gubernur. Mulai dari tingkat efisiensi hingga rentang kontrol apabila jabatan gubernur dihapuskan.
"Apakah bisa menjadi lebih efisien? Atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat langsung ke misalnya bupati, wali kota terlalu jauh? Spend of controlnya yang harus dihitung semua," ucap Presiden.
Di sisi lain, pakar politik Dr. Bismar Arianto juga turut buka suara, Sang pakar menilai, usulan itu kontraproduktif dengan kebutuhan pemerintah saat ini.
Menurut Bismar Arianto, usulan politisi yang akrab disapa Cak Imin juga terbilang kurang logis terlebih penugasan gubernur memang sebagai wakil pemerintah pusat.
Bismar menyebutkan aturan penugasan gubernur termuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Pemikiran untuk menghapus jabatan gubernur itu tidak relevan dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa," ujar Dr. Bismar Arianto mengungkap pandangan sebagaimana dikutip dari pikiran.rakyat.com
Lebih lanjut, Bismar menyoroti aspek geografi dan sosiologi Indonesia yang membuat penugasan gubernur menjadi penting.
Dari sisi geografi, penugasan gubernur pada masing-masing daerah dari 38 provinsi di Indonesia dinilai tak dapat dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.
"Saya kurang percaya, pusat langsung dapat menangani itu," ujar Bismar yang merupakan akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
Kemudian dari sisi sosiologis, masing-masing dari 514 kabupaten dan kota memiliki karakter masyarakat yang berbeda.
Dalam hal ini, peran gubernur yang dekat dengan daerahnya akan dapat mendorong upaya pemerintah untuk percepatan pembangunan.
"Beda kultur, beda pola pendekatan. Gubernur lebih mudah berbaur karena berada dalam wilayah yang sama," ujarnya lagi.
Selain itu, aspek historis juga menarik diperhatikan terkait jabatan gubernur yang sudah ada sejak penjajahan Belanda.
"Waktu Belanda menjajah Indonesia, ada jabatan gubernur, kemudian Jepang meniadakannya. Setelah Indonesia merdeka, jabatan itu kembali ada. Waktu itu diberi nama kepala daerah tingkat I," ucapnya.
Detail Usulan Cak Imin terkait Penghapusan Jabatan Gubernur
Muhaimin Iskandar, pada awal pekan ini, menilai jabatan gubernur sudah tidak efektif diterapkan dalam pemerintahan Indonesia.
"Gubernur ngumpulin bupati atau wali kota sudah tidak didengar, karena gubernur ngomong apa saja, bahasanya sudah sama dengan (Pemerintah) pusat," ujarnya.
Alih-alih gubernur, Muhaimin memberi alternatif jabatan pengganti berupa direktur jenderal atau direktur kementerian.
"Jabatan gubernur sifatnya administrator. Kalau begitu, tidak usah dipilih langsung. Jabatan itu diisi sekaliber dirjen atau direktur dari kementerian," ujarnya.
Lebih lanjut, Muhaimin memaparkan manfaat yang didapat dengan jabatan gubernur dihapuskan yakni menciptakan penghematan anggaran negara besar-besaran.
"Anggaran-anggaran gubernur ini besar, tapi fungsinya hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat," ujarnya membeberkan klaim.
Bagi Muhaimin, anggaran besar gubernur bisa dialihkan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
"Lebih baik anggarannya untuk meningkatkan SDM aja. Ndak usah dipakai untuk yang lain-lain," ujarnya menambahkan.***