Pemerintah Wacanakan Impor Beras, PSI Ingatkan Presiden Jokowi: Jangan Sampai ada Skandal

- 20 Maret 2021, 20:06 WIB
Pengamat kebijakan beras mengatakan Bulog saat ini benar-benar kesulitan jika harus menerima impor beras 1 juta ton karena pasarnya tidak ada.
Pengamat kebijakan beras mengatakan Bulog saat ini benar-benar kesulitan jika harus menerima impor beras 1 juta ton karena pasarnya tidak ada. /Antara Foto/Reno Esnir/aww/

MEDIA KUPANG - Rencana pemerintah melakukan impor beras untuk menjaga stok beras nasional mendapat sorotan dari politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Faldo Maldini.

Melalui akun Twitternya @FaldoMaldini, Jumat 19 Maret 2021, Faldo mengingatkan jangan sampai kebijakan impor beras ini merusak nama baik Presiden Jokowi.

“Jangan sampai ada skandal Beras Gate di masa depan, KPK angkut pejabat di sini, yang mungkin menyeret nama Pak Jokowi dan jajarannya,” tulis Faldo Maldini, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @FaldoMaldini, Jumat, 19 Maret 2021.

Faldo juga mengingatkan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang juga harus tegas terhadap pejabat publik yang tersangkut skandal beras gate apabila terjadi di masa mendatang. Maka dari itu, Faldo berharap hal tersebut tentu tidak terjadi.

“Pemerintah ini harus memberikan warisan yang baik dalam buku catatan sejarah Indonesia. Kasihan Pak Jokowi, Beliau bekerja dengan sungguh-sungguh,” kata Faldo.

Ia juga menegaskan bahwa terkait impor beras ini, jangan sampai jadi merusak harga di lingkup Petani, karena ia menilai Petani sudah susah malah akan menjadi semakin susah.

“Petani harus dilindungi dengan kebijakan yang memadai. Biaya hidup tidak stabil dalam situasi Covid-19 ini, penghasilan juga tidak stabil,” tulis Faldo.

Adanya wacana impor beras ini, menurut Faldo justru merusak harga di kalangan petani. Sehingga kebijakan itu akan merugikan petani terlebih di masa pandemi ini.

Dalam hal ini, Partai Solidaritas Indonesia menyuarakan tolak impor beras. Masih dalam cuitannya itu, Faldo juga menyebut bahwa harus ada transparansi dan hal itu harus dibuka kepada publik.

Halaman:

Editor: Royan B

Sumber: Pikiran Rakyat


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x