Network
MEDIA KUPANG - Penyelengaraan Rapat Paripurna Hak Interpelasi di DPRD DKI Jakarta pada 28 September 2021 menuai kekecewaan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ).
Kekecewaan ini lantaran dalam rapat paripurna hak interpelasi yang telah dijadwalkan pada 28 September 2021 tersebut terdapat 7 fraksi yang bolos alias tidak hadir dalam forum rapat.
Bolosnya ketujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta membuat Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) pun lantang berbicara. melalui ketua Fraksi Idris Ahmad, PSI menilai tujuh fraksi tersebut telah lalai menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
"Sudah kenyang ditraktir makan Gubernur Anies, sekarang malah bolos rapat. Kita ini bukan parlemen tempat makan tapi parlemen sesungguhnya yang bicara di forum terhormat yakni rapat paripurna DPRD DKI Jakarta,” tandas Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad, Selasa 28 September 2021.
Menurut Idris, seharusnya partai-partai memberikan kesempatan bagi pengusul menjelaskan alasan interpelasi, baru diputuskan menolak atau menyetujui sesuai mekanisme.
“Kalau memang mau menolak interpelasi, tolak saja dengan ksatria di forum rapat. Jangan tolak hanya di media dan di tempat makan di luar sana," ungkapnya.
"Kenapa justru berkoar-koar di luar forum yang sudah ditetapkan? Formula E ini bukan persoalan Gubernur Anies saja tapi persoalan uang rakyat. Rakyat butuh makan bukan balapan,“ tambah anggota Komisi E
EIdris menilai sudah ada lobi politik yang sangat kuat untuk menggagalkan interpelasi, sehingga rapat paripurna saja dikondisikan untuk diboikot.
“Kami mau tanya soal commitment fee triliunan Rupiah yang Pemprov keluarkan. Tapi sepertinya komitmen politik Gubernur dengan fraksi-fraksi ini lebih besar dan kuat dibanding menanyakan commitment fee triliunan Rupiah uang rakyat,” tuturnya.
