Network
MEDIA KUPANG – Politisi Partai Geridra, Fadli Zon mempersoalkan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022. Pasalnya, peran Soeharto, Presiden kedua RI, tidak muncul dalam Keppres tentang Serangan Umum 1 Maret di Kota Yogjakarta itu.
Presiden Jokowi memang telah meneken keputusan Presiden nomor 2 tahun 2022 atau Kepres 1 Maret tentang Hari Penegakkan Kedaulatan Negara.
Namun, Keppres ini menuai polemik karena nama Presiden RI ke-2 Soeharto tak ada dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Perdebatan pun terjadi kepada peran Soekarno dalam peristiwa tersebut.
Baca Juga: Pemkab Ngada Manfaatkan Potensi Bambu pada 10 Kecamatan
Fadli Zon sontak melempar cuitan tentang masalah itu. Dan, Menko Polhukam Mahfud MD pun membalas ciutan Fadli Zon melalui twiter.
“P @mohmahfudmd mari ajak diskusi/debat saja sejarawan di belakang Keppres itu. Kita bisa adu data dan fakta. Tapi jgn belokkan sejarah!,” kata Fadli Zon melalui Twitter-nya, Jumat, 4 Maret 2022.
Mahfud MD kemudian membalas permintaan Fadli Zon. Ia meminta Fadli Zon mengajak sendiri sejarawan itu untuk berdebat.
Baca Juga: Abdul Madjid Nampira Nakhoda Baru PPP Alor
“Silahkan, langsung ajak sendiri kalau mau debat, Pak. Pak @fadlizon kan bisa hubungi dia, bahkan bisa jg langsung ajak debat ke Gubernur DIY. Tim Naskah Akademik Pemda DIY dan sejarawan UGM itu sdh berdiskusi sejak 2018. Sy rak ikut di sana. St jg tak sempat jd Panitia deba," katanya.
