Network
MEDIA KUPANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kebijakan pemerintah yang sedang membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, jangan diartikan sebagai sikap pemerintah akan meninggalkan Kota Jakarta.
“Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu,” kata Presiden saat memberi arahan kepada para gubernur se-Indonesia terkait penanganan COVID-19 hingga APBD di Balikpapan, Minggu, sebagaimana keterangan dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Menurut Presiden, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari Jakarta dilakukan untuk pemerataan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi tidak terpusat di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta.
“Karena negara kita ini besar sekali 17 ribu pulau, Produk domestik bruto (PDB) ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. 56 persen populasi ada di Jawa sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur,” ujarnya.
Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, lanjut Presiden, akan menjadi kota dengan standar internasional yang memiliki berbagai fasilitas dengan standar internasional pula.
“Kita ingin memiliki kota yang internasional, rumah sakit internasional, perguruan tinggi internasional, sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh, bapak ibu gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan,” ujarnya.
Terkait penanganan COVID-19, Presiden Jokowi mengingatkan kepada para gubernur untuk tidak mengendurkan pelaksanaan protokol kesehatan di daerahnya masing-masing.
“Patut kita syukuri penurunan kasus harian, tetapi harus hati-hati untuk semua gubernur pengendaliannya tidak dikendurkan utamanya protokol kesehatan, diimbau terus masyarakat agar taat dan patuh pada protokol kesehatan,” ucap Presiden.
Presiden menekankan pentingnya vaksinasi yang harus terus digencarkan pelaksanaannya di daerah. “Dilanjutkan dengan vaksinasi, vaksin 1, vaksin 2 hingga vaksin penguat atau booster,” kata Presiden.
