Network
MEDIA KUPANG - Masalah pembangunan sekolah di Kabupaten Alor tidak hanya berhadapan dengan masalah hukum, seperti masalah DAK tahun 2019 di daerah tersebut.
Namun masalah tekhnis berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan sekolah didaerah tersebut yang berimbas pada waktu pekerjaan maupun kualitas patut mendapat evaluasi yang lebih.
Kabar terkini di tahun anggaran 2022 ini, Pemerintah Pusat melalui anggaran Kementerian maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalokasi anggaran puluhan miliar rupiah untuk pembangunan SD dan SMP di daerah itu.
Dana Kementerian untuk intervensi pembangunan sekolah yang bersifat regular dan bencana yang diurus oleh pihak Balai di Provinsi, sedangkan DAK langsung ditangani Pemerintah Kabupaten Alor.
Tentu dari Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran puluhan miliar untuk pembangunan sekolah yang ada, baik pembangunan ruang kelas baru, laboratorium atau pun perpustakaan dan mess guru hingga mck, pagar maupun kegiatan rehabilitasi tersebut demi memenuhi kebutuhan kegiatan belajar mengajar (KBM) guna menderdaskan kehidupan anak bangsa di pelosok negeri baik melalui program Indonesia Pintar hingga program Alor Pintar di Kabupaten Alor.
Namun informasi yang dihimpun Media di Kabupaten Alor, ironisnya pelaksanaan pembangunan sekolah di sejumlah lokasi yang dibiayai oleh sumber dana tersebut progressnya berjalan lambat, bahkan lebih sedih lagi sudah pada semester 1 (satu) tahun anggaran ada proyek sekolah ini yang 'belum bergerak' alias jalan di tempat.
Anehnya lagi, di lokasi sekolah tertentu yang mendapat proyek ini, bangunan lamanya telah dibongkar, namun pembangunannya masih berjalan di tempat. Sementara di satu sisi anak-anak sekolah yang sudah tidak memiliki ruangan kelas karena sudah di bongkar mau KBM dimana?. Jika kalau pun darurat, apakah mereka harus berlama-lama dengan ketidaknyaman KBM, dan lebih memrihatinkan lagi sebentar lagi musim hujan telah tiba.
Jika musim hujan tiba, apakah pelaksanaan proyek sekolah yang berjalan lambat ini dapat selesai dengan secepatnya sesuai masa kontrak?. Kondisi topografi Kabupaten Alor dengan medan yang berat ini apakah menjamin pekerjaan bisa tuntas. Kondisi ini dibutuhkan pengawasan yang kuat dari semua pihak termasuk masyarakat, terutama dari segi kualitas pekerjaan atau mutu pekerjaan, sehingga masyarakat sebagai pengguna tidak dirugikan, karena bukan sebuah perkara mudah oleh pemerintah untuk mengucurkan anggaran hingga puluhan miliar guna kegiatan pembangunan yang ada.
