Network
MEDIA KUPANG - Dalam mengungkap Transaksi Janggal senilai RP. 300 triliun di Kementerian Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memiliki semangat yang sama dalam hal pemberantasan korupsi.
" Saya dengan Menteri Keuangan itu sangat dekat, punya semangat yang sama, kalau tidak bisa dibilang sama persis, hampir sama. Itu punya semangat memberantas korupsi," kata Mahfud jumpa pers yang disiarkan kanal YouTube resmi Kemenko Polhukam, Jumat 10 Maret 2023.
Dia menyampaikan, pertemuan dengan jajaran Kemenkeu di kantor Kemenko Polhukam untuk memutakhirkan informasi satu sama lain terkait transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang (TPPU) di tubuh kementerian tersebut.
Dalam pertemuan itu, yang hadir mewakili Kemenkeu adalah Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Sekretaris Jenderal Heru Pambudi, dan Inspektur Jenderal Awan Nurmawan Nuh, sementara Mahfud didampingi Deputi III Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo.
Dalam sempatan itu, Mahfud menyampaikan, dalam beberapa kesempatan Sri Mulyani kerap memperlihatkan semangat pemberantasan korupsi itu melalui berbagai kebijakannya maupun laporan-laporan yang disampaikan dalam sidang Kabinet Indonesia Maju.
"Saya juga mendukung itu dan selalu berbicara, selalu memberi tanda-tanda senyum bahwa itu cocok gitu, kalau ada pembicaraan yang sangat keras, karena kami punya semangat yang sama untuk memberantas korupsi," ujarnya.
Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa langkahnya mengemukakan temuan transaksi mencurigakan di tubuh Kemenkeu berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejalan dengan harapan dan dukungannya kepada Menkeu Sri Mulyani.
Dalam kesempatan itu juga Menko polhukam menjelaskan bahwa Menkeu Sri Mulyani tidak bisa hadir langsung karena jadwal yang berhalangan antara satu sama lain.
Dalam pertemuan tersebut, Mahfud mengaku telah menyampaikan dan membicarakan mengenai temuan oleh PPATK mengenai transaksi mencurigakan mencapai Rp300 triliun di tubuh Kemenkeu pada rentang waktu 2009-2023 yang melibatkan sekitar 467 pegawai.
Mahfud berencana mengajak aparat penegak hukum baik itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), maupun Polri untuk mengusut temuan tersebut sembari memberi batas waktu agar proses pengusutan tidak mandek.
