Network
MEDIA KUPANG - Kebijakan Pemerintah pusat dalam meningkatan dan memajukan pembangunan di Papua akan secara ketat dikawal langsung oleh TNI - Polri.
Hal itu, ditegaskan oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo usai melakukan pertemuan terbatas TNI - Polri, BIN dan jajarannya yang dipimpin langsung oleh presiden Joko widodo, di Jakarta, senin 20 maret 2023.
"Sehingga, TNI-Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua. Baik dari sisi pembangunan, maupun dari sisi pemekaran. Semuanya bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Dijelaskan Sigit, dalam rapat terbatas itu, presiden Jokowi mendengarkan secara langsung terkait dengan progres seluruh program kebijakan yang berlangsung di Papua.
"Baru saja kami melaksanakan rapat terbatas antara Panglima TNI, Kapolri, Kapolda, Pangdam, dan kesatuan wilayah serta Kabin, KSP yang dipimpin Pak Presiden untuk mendengar langsung terkait dengan langkah-langkah yang telah dilakukan wilayah," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, lanjut Sigit, usai mendengarkan penjelasan dan progres, presiden juga memberikan arahan serta instruksi kepada seluruh jajarannya, antara lain dilakukannya kesatuan atau integrasi antara program pemerintah pusat dengan daerah.
Dia menilai, keselarasan program tersebut ditekankan terkait bagaimana mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan di wilayah Papua.
Karena itu, Sigit menegaskan TNI-Polri siap mengawal seluruh kebijakan pemerintah yang ada di Bumi Cenderawasih.
Pada kesempatannyang sama, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyebut kehadiran personel TNI di Papua dalam rangka membantu tugas jajaran kepolisian melaksanakan operasi penegakan hukum.
Karena itu, kata Yudo, tidak ada penambahan jumlah personel TNI di Papua, baik organik maupun yang didatangkan dari luar Papua.
“Semuanya selain pengamanan perbatasan darat, perbatasan laut juga melaksanakan operasi membantu Polri dalam rangka penegakan hukum," katanya.***
