Network
Aksi Penyegelan Dan Tidak Tuntas Pembangunan Sekolah Miliaran Di Alor, Kantor Balai PUPR Dan Kontraktor Diminta Bertanggungjawab
MEDIA KUPANG- Ironis dan sangat menyedihkan sekali proyek pembangunan 28 Sekolah (SD dan SMP) di Kabupaten Alor yang dibiayai Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2022 dengan jumlah dana yang fantastis sekitar Rp50 miliar.
Kegiatan proyek yang dikerjakan sejak tahun 2022 dengan skema regular dan penangganan bencana tersebut menyisakan sejumlah masalah yang membawa dampak kerugian terhadap masyarakat Kabupaten Alor.
Masalah yang terjadi mulai dari belum tuntas atau belum rampungnya pekerjaan disejumlah sekolah dalam proyek itu namun diduga telah di PHO, hingga tunggakan material dan upah tukang yang belum dibayar. Perihal lainnya tentang kualitas dan harga dari sejumlah item bahan bangunan juga menjadi sorotan.
Apesnya lagi, akibat masalah tunggakan upah tukang dan material akhirnya menimbulkan aksi Penyegelan sejumlah sekolah terkait proyek yang dimaksud di sejumlah lokasi di Kabupaten Alor.
Untuk diketahui berdasarkan data Media, proyek pembangunan sekolah di Kabupaten Alor untuk tahun anggaran 2022 mendapat alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat sekitar Rp50 miliar untuk melakukan kegiatan rehab dan pembangunan kurang-lebih ada 28 sekolah (SD dan SMP) yang menjadi sasaran kegiatan.
Proyek pembangunan sekolah ini dengan dua skema, yakni regular sekitar 14 unit sekolah dan penangganan bencana 14 unit. Untuk pekerjaan sekolah regular ditangani PT. Tri Karya Marada dan untuk kegiatan pembangunan dengan skema bencana dikerjakan oleh PT. Araya Flobamora Perkasa.
Dalam pelaksanaannya, untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Tri Karya Marada karena pekerjaan sebagian sekolahnya tidak sesuai progres akhirnya oleh PPK melakukan PHK.
Sementara itu tentang pekerjaan sekolah yang ditangani PT. Araya Flobamora Perkasa awalnya berjalan baik, namun dalam perkembangannya mulai muncul masalah hingga terbawa sampai saat ini. Masalahnya, yakni hingga hari ini masih banyak sekolah yang belum rampung pekerjaannya. Tetapi anehnya diduga telah dilakukan PHO. Masalah lainnya Subkon yang kerja proyek dimaksud belum menyelesaikan pembayaran upah tukang dan material masyarakat. Dampaknya dalam beberapa waktu belakangan ini terjadi aksi Penyegelan sejumlah sekolah yang menjadi lokus proyek dimaksud, seperti terjadi di Kuifana, Padangalang, dan lainnya.
Perihal lainnya yang menjadi sorotan adalah tentang kualitas pekerjaan yang perlu diuji, demikian pula berkaitan dengan harga material non lokal yang mesti dicheck.
