Network
Proyek SD Yang Diurus Balai PU NTT Di Mataru-Alor Mangkrak, Siswa Jadi Korban, Sekolah Beratap Dan Dinding Daun Kelapa
MEDIA KUPANG- Sungguh sedih dan memrihatinkan memang, anggaran puluhan miliaran rupiah yang dikucurkan oleh Pemerintah pusat pada tahun anggaran 2022 lalu untuk membangun atau merehabilitasi puluhan sekolah dasar dan SMP di Kabupaten Alor dalam kondisi terbengkalai.
Proyek yang diurus atau ditangani oleh Kantor Balai PUPR Prasarana Wilayah NTT ini menimbulkan kisah pilu. Pekerjaan proyek yang dinilai tidak becus tersebut, mengakibatkan anak-anak sekolah di sejumlah lokasi di Kabupaten Alor menjadi korban.
Siswa sekolah terpaksa dalam kegiatan Belajar-Mengajar (KBM) menjalaninya disekolah darurat dengan lantai beralaskan tanah dan atap dan dinding dipakai daun kelapa. Kondisi ini terjadi dalam kurun waktu hampir dua tahun, diakibatkan proyek pembangunan sekolah tersebut ada yang "mangkrak". Selain itu ada juga yang belum rampung yang mengisahkan sejumlah persoalan.
Kondisi pilu yang dialami anak-anak yang menjadi korban dari proyek tersebut, salah satu contohnya ditemukan di SD Negeri Fuihieng di desa Mataru Timur, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor, Provinsi NTT.
Anak-anak di SD itu harus bertahan menjalani KBM di sekolah darurat yang dibuat dengan dinding dan atap daun kelapa, serta berlantai tanah. Kondisi ini dijalani siswa dan guru di sekolah tersebut sudah berjalan hampir 2 tahun sejak proyek itu dilaksanakan tahun 2022 hingga saat ini.
Apesnya lagi, kondisi pembangunan sekolah yang di kerjakan oleh PT. Tri Karya Marada itu baru sekitar belasan atau dapat dibilang dibawah 30 persen, dan tidak dilanjutkan alias "mangkrak". Kondisi seperti ini juga ditemukan di sejumlah lokasi proyek lainnya.
Terkait dengan masalah ini, Camat Mataru, Antonius Atakari yang dikonfirmasi MEDIA KUPANG melalui telepon WhatsApp pada Rabu 4 Oktober 2023 membenarkan anak-anak di SDN Fuihieng sampai saat ini masih menjalani KBM di sekolah darurat dengan berlantai tanah, dan atap dan dinding terbuat dari daun kelapa.
Atakari mengkuatirkan dalam waktu dekat ini jika hujan turun, maka bisa-bisa kegiatan KBM di sekolah tersebut tidak jalan.
"Proyek di SD itu pembangunannya ada beberapa ruangan, yang sebelumnya telah dirobohka, dan ruangan lain di pakai sebagai gudang untuk simpan material. Sehingga anak-anak menjalankan KBM di sekolah darurat. Sedihnya pembangunan sekolah tersebut progresnya baru sekian persen. Kasihan anak-anak akhirnya menjadi korban," ungkap Atakari.
Untuk itu Atakari minta kepada pihak Kantor Balai PUPR di Kupang sebagai pihak yang memiliki tanggungjawab untuk memberikan solusi yang tepat berkaitan dengan nasib pembangunan sekolah itu, sehingga anak-anak tidak menjadi korban.
Menurut Atakari, selain di SD Fuiheng, kondisi memprihatinkan berkaitan dengan pelaksanaan proyek pembangunan sekolah yang ditangani Kantor Balai PU NTT di Kecamatan Mataru ini, juga ada 3 sekolah yang lain, yakni di SD Eybeki, SDN Melati
Kilakawada, dan SDN Rumahlelang.
Di 3 SD yang dimaksud, pembangunan sekolahnya juga belum rampung 100 persen, karena belum di pasang pintu dan jendela. Sehingga untuk kegiatan KBM belum dapat dilakukan ruang kelas yang dibangun atau direhabilitasi.
Untuk diketahui terkait dengan pelaksanaan proyek sekolah yang diurus oleh Kantor Balai PUPR Prasarana Wilayah NTT ini, sejumlah pihak dengan tegas minta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun ke lokasi guna melakukan pemeriksaan, karena proyek yang dikerjakan oleh PT. Tri Karya Marada untuk kegiatan regular dan PT. Araya Flobamora Perkasa dengan skema penangganan bencana belum menyelesaikan pekerjaannya hingga batas waktunya. Namun Anehnya lagi proyek ini meski belum selesai tetapi oleh PPK telah melakukan PHO, bahkan informasi yang ada dana proyek ini sudah dicairkan 100 persen , karena anggaran retensi proyek itu diluar dari sejumlah sekolah yang telah di PHK diduga juga telah dicairkan.
"Kami minta APH untuk turun periksa pelaksanaan proyek ini karena diduga telah melanggar aturan. Proyek ini dari kontraktor ke sub dan informasinya ada pemotongan besar, sehingga kualitas pekerjaannya perlu diperiksa selain mekanismenya, karena nanti yang dirugikan adalah masyarakat Kabupaten Alor," komentar aktivis PMKRI Cabang Alor, Rian Hemat dan Juan.
Sebelumnya juga desakan untuk APH untuk melakukan kasus dugaan Tipikor proyek ini datang dari Direktur Lintas Katulistiwa, Pontius Walimau.***
