MEDIA KUPANG - Belakangan Tanah Air digemparkan mengenai perselisihan panas internal salah satu partai besar di Indonesia, Partai Demokrat.
Publik pun tak melepaskan perhatiannya dari polemik yang terjadi di tubuh Partau Demokrat itu, dari mulai saling serang hingga akhirnya berujung saling lapor.
Namun, baru-baru ini DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko akhirnya mengaku siap menghormati keputusan pemerintah yang menolak kepengurusan partainya.
"Ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat," ujar Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, Jumat, 2 April 2021.
Muhammad Rahmad mengatakan bahwa hal tersebut juga sebagai ajang pembuktian bahwa Moeldoko telah difitnah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang telah menuduh pemerintah berada di belakang Moeldoko.
"Marilah kita menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun, bukan cara cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat," kata Jubir Partai Demokrat kubu Moeldoko.
"Sebagai hamba yang beriman, dan menjelang puasa Ramadhan, mudah-mudahan SBY dan AHY menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Jokowi, pemerintah dan Pak Moeldoko, karena telah menuduh macam-macam," kata Muhammad Rahmad, seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Baca Juga: Desain Istana Presiden di Ibu Kota Baru Dipamerkan, Jokowi Minta Saran dan Masukkan
Baca Juga: Kronologi Pengendara Fortuner Viral Todongkan Senjata Api, Polisi Ungkap Fakta
Di sisi lain, terkait dengan keputusan Menkumham Yasonna H Laoly yang menolak kepengurusan Demokrat Moeldoko, Muhammad Rahmad mengatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum ke pengadilan.
"Mekanisme hukum akan kami tempuh untuk mendapatkan keadilan sekaligus mengembalikan marwah Partai Demokrat sebagai partai modern, terbuka dan demokratis, menjadi rumah besar bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Muhammad Rahmad.
"Mari supremasi hukum kita junjung tinggi bersama sama. Ini juga membuktikan kepada semua pihak bahwa Bapak Moeldoko taat hukum, tidak pernah menyalah gunakan jabatan sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab," tuturnya.
Selain itu, DPP Partai Demokrat juga mengimbau kepada seluruh kader dimana pun berada untuk tetap tenang, solid, bersatu dan menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing.
"Mari kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bersungguh-sungguh dengan ikhlas mengembalikan Partai Demokrat kepada khittah-nya, yakni partai terbuka, demokratis, bersih, cerdas, dan santun," ucap Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kemenkumham menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko atau versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 ditolak," ujar kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, Rabu 31 Maret 2021.
Disclaimer: Artikel ini telah tayang sebelumnya di Pikiran-Rakyat.com dengan judul "Usai Saling Serang, Partai Demokrat Kubu Moeldoko Sebut Akan Hormati Keputusan Pemerintah"***