Network
MEDIA KUPANG - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi Kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, Senin 8 Maret 2021.
Kedatangan AHY ini buntut dari kisruh Partai Demokrat usai diadakannya Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang. KLB ini sendiri telah menetapkan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat yang baru.
AHY datang ke Kemenkumham untuk menyerahkan bukti jika KLB di Deli Serdang adalah ilegal. AHY membawa bukti dan menyerahkan lima boks kontainer bukti atau dokumen.
“Berkas-berkas ini untuk melengkapi semua data dan fakta yang kami kumpulkan bahwa apa yang terjadi di Deli Serdang tidak sah dan tentunya, tidak memiliki kekuatan hukum apapun,” kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada Senin dikutip dari Pikiran-Rakyat.com.
Bukti yang diserahkan AHY berisi lembar dokumen terkait kepengurusan sah Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Indonesia. AHY menilai apa yang terjadi di Deli Serdang itu tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
Dokumen bukti terkait kepengurusan sah tersebut diterima secara langsung Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI Cahyo R Muzhar.
Bersamaan dengan penyerahan lima boks kontainer, pengurus Partai Demokrat juga menyerahkan dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang telah disahkan Kemenkumham RI pada 2020.
“Kami juga menyerahkan daftar kepengurusan dan kepemimpinan Partai Demokrat berdasarkan Kongres Kelima Partai Demokrat pada 15 Maret 2020,” kata AHY dikutip Pikran-Rakyat.com dari Antara.
