Network
MEDIA KUPANG - Situasi panas yang terjadi di internal Partai Demokrat membuat pengamat politik Ubedilah Badrun angkat bicara.
Hal ini dikarenakan sudah hampir 40 hari usai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan adanya Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).
Badrun menilai, pemerintah yang menggunakan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V 2020 sebagai tolak ukur dalam memecahkan masalah ini merupakan bukti jika pemerintah tidak tertarik.
"Jadi, isyarat kuat pemerintah tidak tertarik untuk melakukan manuver politik yang berisiko tinggi," kata Ubedilah Badrun, Jumat, 12 Maret 2021.
Namun, Ubedilah pun menjelaskan jika pemerintah mengesahkan hasil KLB justru akan sangat berisiko, sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-bekasi.com dalam artikel, "Soroti Kisruh Partai Demokrat, Pengamat: Negara Tak Boleh Tersandera Agenda Politik Pribadi".
Ia menambahkan, saat kondisi bangsa seperti sekarang ini, pemerintah berpotensi tersandera fokusnya akibat gejolak politik yang bisa muncul.
Baca Juga: Pasca Diwawancarai Oprah Winfrey, Pangeran Harry dan Meghan Markle Justru Makin Dibenci
"Terlalu berisiko jika pada saat krisis seperti ini pemerintah mengesahkan KLB Partai Demokrat, apa pun alasannya. Potensi gejolak politiknya terlalu besar," ujar Ubedilah Badrun.
Tak hanya itu, nantinya fokus pemerintah akan teralihkan dan hanya akan mengganggu penyelesaian lainnya yang lebih penting.
