Network
MEDIA KUPANG - Vidio viral yang beredar secara nasional menyangkut "caci maki" bupati Alor, Amon Djobo terhadap Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Staf Kemensos di Kabupaten Alor, berdampak langsung. Hari ini DPP PDI Perjuangan mencabut rekomendasi dan dukungan pada Amon Djobo sebagai Bupati Alor.
Pencabutan ini dilakukan melalui Surat DPP No 2922 /IN/DPP/VI/2021 ditanda tangani oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristiyanto.
Surat pencabutan dukungan dilakukan karena DPP PDI Perjuangan pada Nopember 2017 mengeluarkan Rekomendasi dukungan kepada Amon Jobo untuk berkontestasi pada Pilkada Alor 2018.
Baca Juga: Video Viral Bupati Alor Marah dan Usir Staf Kemensos
Pasca dikeluarkannya Surat Pencabutan Dukungan ini, DPP juga menginstruksikan kepada DPC PDI Perjuangan Alor untuk berkoordinasi dengan seluruh jajaran Fraksi PDI Perjuangan di DPRD untuk mengambil sikap terhadap bupati dalam proses penyelenggaraan pemerintah di kabupaten Alor.
"Perilaku bupati Alor yang mencaci maki menteri sosial dianggap sangat tidak pantas dilakukan, apalagi dengan kata2 makian yang sangat "jorok" disertai ancaman merupakan bentuk kekerasan verbal yang tidak pantas dilakukan apalagi oleh seorang pejabat setingkat Bupati." tandas Andreas Hugo Pareira Anggota DPR RI Dapil NTT 1 Flores, Lembata dan Alor ini.
Baca Juga: Cegah Covid-19, GeNose Di Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi-Alor Masih Terbatas
Dan nampaknya pola perilaku tidak pantas seperti ini merupakan kejadian berulang karena perilaku seprti ini juga pernah dilakukan terhadap seorang perwira menengah Kodam Udayana berpangkat kolonel.
Andreas juga mengatakan perilaku Drs. Amon Djobo yang seharusnya menjadi panutan masyarakat mempertontonkan kebrutalan temperamen dan emosi yang tidak terkendali ini perlu menjadi perhatian semua pihak, agar sang bupati pengumbar caci maki brutal ini memperoleh sanksi hukum maupun politik agar tidak mengulangi perilaku brutalnya.***
