MEDIA KUPANG - Bupati Kabupaten Belu dr.Agustinus Taolin meminta agar Dinas Pemerintahan Desa (PMD) agar segera memastikan terbentuknya posko covid -19 di seluruh desa yang berada di wilayah tersebut.
Bupati juga meminta agar melakukan pengawasan terhadap kegiatan - kegiatan di posko - posko yang telah terbentuk.
Hal ini disampaikan Bupati Belu dr. Agus Taolin mengatakan hal ini saat melakukan pertemuan terbatas bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) di Aula posko Penanganan Covid - 19 Kabupaten Belu Rabu 16 Juni 2021.
Bupati mengatakan sesuai instruksi dari pusat, Posko Covid -19 sudah harus terbentuk di seluruh Desa,beserta dengan laporan kegiatan yang dilakukan.
Baca Juga: Pekan Depan, Presiden Jokowi Dijadwalkan Akan Hadiri Kongres PA GMNI di Bandung
"kegiatan di Posko itu apa saja melakukan pengawasan terhadap acara atau lain - lain seperti apa harus sudah dilaporkan," tegas Bupati.
Selain itu, Bupati mengatakan untuk posko yang telah terbentuk agar segera melakukan tindakan - tindakan pencegahan seperti berapa orang yang di pantau, berapa orang yang di test, kemudian juga melakukan pendataan dan melakukan penyemprotan disentifiktan.
Dan juga, tambah Bupati, pos jaga Covid -19 di desa wajib melakukan kegiatan dengan selalu mendata dan memeriksa tamu yang keluar masuk desa tersebut.
Baca Juga: Selama Tahun 2021, Polri Telah Mengungkap 19.299 Kasus Narkoba dan Amankan 24.878 Tersangka
Hal ini menurut Bupati perlu dilakukan agar Posko yang telah terbentuk betul - betul menjalankannya tugas pencegahan dan penanganan Covid -19 secara baik mulai dari tingkat Desa. Sebab menurut Bupati, Desa merupakan ujung tombak pencegahan dan penanganan Covid -19.
Agar semuanya berjalan sesuai mekanisme dan pengawasannya bisa berjalan dengan baik, Bupati juga berencana untuk menempatkan personil Satpol PP di setiap Posko yang telah terbentuk.
"Bila perlu nanti penempatan personil di setiap Posko yang ada," kata Bupati Taolin.
Bupati juga pada pertemuan itu mengatakan melalui dinas terkait bakal mengontrol semua pengelolaan keuangan berkaitan dengan kegiatan penanggulangan Covid - 19.
Bupati menambahkan, terkait penggunaan anggaran Covid - 19 ini, yang menjadi prioritas utama pemerintahan adalah Kesehatan dan Ekonomi karena keduanya merupakan hal utama di tengah wabah Covid - 19 seperti saat ini.
Sementara, Kadis PMD Kabupaten Belu Januaria Nona Alo mengatakan, sesuai pantauannya dilapangan hampir semua desa di Kabupaten Belu telah terbentuk Posko Covid -19.
" Kemarin saya ke Raihat terus ke Tohe Leten dan di Tohe Leten itu poskonya aktif sekali," Lapor Nona Alo Kepada Bupati Belu.
Lanjut dia, untuk saat ini ada beberapa desa yang laporannya telah diterima dinas PMD. Sementara ada juga desa lainnya yang belum membuat laporan sebab masih melakukan sosialisasi Covid -19 melalui para RT setempat.
Sementara, terkait penggunaan Dana Desa ( DD) untuk BLT dan Covid -19, Ia mengatakan semunya mengacu pada Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021. Dimana Untuk BLT dan Covid - 19 diambil 8% dari DD.
Ia juga menjelaskan untuk penggunaan anggarannya, relawan Posko Covid -19 diberikan honor perkegiatan yakni satu kegiatan diberikan honor sebesar 50ribu per orang.
"Untuk relawan diberi honor mereka perkegiatan 50ribu," jelas Nona Alo.
Kesempatan itu, selain membahas soal penggunaan DD untuk BLT dan Covid -19, Bupati dan OPD terkait juga membahas soal pemberian Vaksin bagi warga Belu, pemberian bantuan UMKM, serta kesiapan para petugas medis dan Rumah Sakit dalam mengantisipasi Covid -19, Serta pembatasan kegiatan - kegiatan kemasyarakatan.
Pantauan media ini, hadir bersama Bupati dalam pertemuan itu, Wakil Bupati Belu Aloysius Haleseren dan Pj. Sekda Belu Frans Manafe serta hadir Organisasi Perangkat Daerah Terkait, Kadis Kesehatan Belu Theresia Saik, Kaban Keuangan Marsel Mau Meta, Kasat Pol PP Aloysius Fahik, Kadis PMD Belu Januari Nona Alo,Kadis BNPB Balthasar Bouk Direktur RSUD Atambua Elena Corputty dan beberapa perangkat daerah terkait lainnya.***