Network
MEDIA KUPANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Belu "sekongkol" (Bersepakat) untuk sunat (pangkas) uang atau anggaran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diperuntukan bagi rakyat Belu yang mengalami dampak langsung akibat pandemi Covid -19.
"Persekongkolan" DPRD dan Pemda Belu untuk sunat uang untuk rakyat ini terjadi dalam sidang Paripurna dengan agenda Perubahan APBD Tahun 2021 yang juga telah dikonsultasikan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Belu ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) belum lama ini.
Selanjutnya, akan ditetapkan DPRD bersama Pemda Belu pada agenda sidang penutupan yang berlangsung dalam waktu dekat.
Baca Juga: Terungkap Fakta Baru Proyek SD Fatukmetan, Sejumlah Item Pekerjaan Lain Juga Bermasalah
Ketua DPRD Belu yang juga Ketua Banggar, Jeremias Manek Seran Jr didampingi dua pimpinan masing-masing Wakil Ketua I, Yohanes Jefry Nahak dan Cyprianus Temu dalam keterangan resmi kepada wartawan membenarkan adanya pemangkasan bantuan JPS untuk rakyat.
"JPS dari Rp.300 Rp.150 ribu, dikurangi. Hasil konsultasi kami (Belu) bersyukur karena sesuai kemampuan anggaran daerah masih dianggarkan, Provinsi hilangkan total," kata Ketua DPRD Belu diamini dua koleganya, Kamis 21 Oktober 2021.
Ketiga Pimpinan DPRD Belu ini membantah bersepakat dengan pemerintah untuk memangkas uang bantuan JPS untuk rakyat.
Menurut mereka, bantuan JPS hanya dikurangi sebagai akibat dari kekurangan atau defisit anggaran yang terjadi saat ini.
"Kita tidak potong, kita sepakat dengan pemerintah kurangi uang JPS karena defisit," terang mereka.
