Network
MEDIA KUPANG - Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin resmi meletakan batu pertama pembangunan Monumen Pejuang Timor-Timur di Salore, Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis 28 Oktober 2021.
Peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan monumen persis di garis batas RI-RDTL tersebut didampingi langsung Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Pejuang Timor-Timur (FKPTT), Eurico Guetrres, Dandim 1605/Belu, Letkol (Inf) Wiji Untoro, Kapolres Belu, AKBP Yosep Krisbiyanto, Ketua DPW FKPTT Provinsi NTT, Angelino Da Costa dan Ketua DPD FKPTT Kabupaten Belu, Agustinho Pinto.
Ketua Umum DPP FKPTT, Eurico Guetrres usai kegiatan kepada wartawan mengatakan, ada dua patung dari dua tokoh pejuang dalam sejarah yang akan dibangun di Monumen Pejuang Timor-Timur nantinya.
Baca Juga: Waduh! Nyawa Bupati Belu, Agus Taolin Nyaris Melayang
Dua patung dari kedua sosok itu jelas Guterres akan dibangun sebagai representasi sejarah perjuangan Timor-Timur dari sisi militer dan politik sipil.
Menurut Guterres yang juga Wakil Panglima Pasukan Pro Integrasi ini bahwa dalam perjuangan di mana pun kekuatan militer tidak bisa dipisahkan dari kekuatan politik atau sebaliknya.
Baca Juga: Bupati Belu Letakan Batu Pertama Pembangunan Monumen Pejuang Timor-Timur
"Namanya sejarah itu kan ada politik dan militer. Saya sering katakan bahwa yang melahirkan militer itu politik. Dalam perjuangan di negara mana saja, di dunia mana saja dua kekuatan itu selalu berjalan secara paralel. Tapi peranan utama itu memang ada pada kekuatan politik itu, kekuatan militer itu mengikuti kekuatan politik. Kalau kekuatan politik itu stabil dan normal maka ya memang kekuatan militer harus mengikuti, tapi ketika kekuatan politik itu sudah tidak normal maka memang harus bangkit, harus keluar kekuatan militer untuk memulihkan keadaan setelah itu menyerahkan kembali ke kekuatan politik untuk mengatur demi terwujudnya kesejahteraan anggotanya," ungkap Guterres.
Patung representasi militer lanjut Guterres adalah sosok Joao Da Silva Tavares yang saat itu menjabat Panglima Pasukan Pro Integrasi (PPI) sebelum dan menjelang jajak pendapat tahun 1999.
