Network
MEDIA KUPANG – Polemik Tenaga Kontrak alias Teko di Kabupaten Belu seakan tiada habisnya. Beragam respon masyarakat muncul setelah SK Bupati Belu tentang teko dikeluarkan.
Ragam respon masyarakat mulai dari penyegelan sejumlah fasilitas publik hingga aksi damai dilakukan masyarakat Belu.
Belakangan beredar kabar adanya aksi damai yang akan dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat dan PGRI Belu sebagai organisasi yang menaungi guru-guru di Kabupaten Belu mengimbau eks guru teko untuk terlibat di dalam aksi tersebut.
Di beberapa grup Facebook Kabupaten Belu beredar foto surat yang berisi imbauan dari pengurus PGRI Kabupaten Belu kepada guru-guru eks tenaga kontrak tahun 2021 untuk terlibat dalam aksi damai yang akan dilaksanakan hari ini.
Menanggapi hal ini, Ketua PGRI Kabupaten Belu, Aloysius Aton, S.Pd. yang dikonfirmasi awak mediakupang.pikiran-rakyat.com melalui sambungan telepon mengatakan, pihaknya tidak menghendaki guru berdemo. Ia menuturkan bahwa PGRI Belu hanya bisa membangun sinergi dengan pemerintah untuk mendapatkan solusi terkait nasib guru-guru yang sudah lama mengabdi namun tidak terakomodir dalam SK teko tahun ini.
“PGRI tidak menghendaki untuk guru itu berdemo. Apalagi demo anarkis,” ujar Aloysius melalui sambungan telepon ketika dikonfirmasi awak mediakupang.pikiran-rakyat.com pagi ini.
Ketua PGRI Kabupaten Belu mengungkapkan pihaknya kini tengah menghimpun data dari PGRI Kecamatan untuk kemudian menempuh jalur diplomasi dengan pemerintah terkait nasib eks guru teko di Kabupaten Belu.
“PGRI tetap membantu eks guru teko dengan cara menghadap bupati dengan menyampaikan surat pertimbangan. Tidak melalui demo,” ujarnya tegas.
Setelah data terhimpun dari setiap kecamatan, pihaknya baru akan berdiplomasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu untuk menyampaikan permohonan agar para eks guru teko dapat diakomodir untuk mengikuti tes PPPK dan ASN.
