Network
MEDIA KUPANG - Militer Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah dengan melakukan kudeta pada hari senin 1 Februari 2021 dini hari.
Dalam aksi kudeta militer tersebut, pemimpin Myanmar terpilih Aung San Suu Kyi di tahan bersama dengan para pemimpin partainya.
Tindakan militer Myanmar mendapat kecaman dari Negara - negara Barat,mereka mengutuk pergantian peristiwa yang tiba-tiba itu, yang menggagalkan upaya bertahun-tahun untuk membangun demokrasi di negara yang dilanda kemiskinan dan menimbulkan lebih banyak pertanyaan tentang prospek mengembalikan satu juta pengungsi Rohingya.
Selain oleh Negara - negara Barat, Dewan Keamanan PBB pun mulai bereaksi dan akan segera melakukan pertemuan pada Selasa 2 Februari 2021, kata para diplomat.
Sementara di Myanmar sendiri dilansir dari Reuters Selasa 2 Februari, tentara mengatakan telah menanggapi "kecurangan pemilu", sehingga menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama setahun di negara itu, yang juga dikenal sebagai Burma, di mana tetangganya China memiliki pengaruh yang kuat.
Para jenderal mengambil langkah mereka beberapa jam sebelum parlemen dijadwalkan duduk untuk pertama kalinya sejak kemenangan mutlak Liga Nasional untuk Demokrasi
(NLD) dalam pemilihan 8 November yang dipandang sebagai referendum terhadap pemerintahan demokratis Suu Kyi yang masih baru.
Sebelumnya para pemimpin NLD mengatakan, Suu Kyi telah meminta orang-orang untuk memprotes pengambilalihan milite.hal itu ditulis Suu Kyi mengantisipasi Kudeta, Sebut para petinggi NLD dalam komentar mereka sebelum peristiwa kudeta terjadi.
Saat ini di Nyanmar, sambungan telepon dan internet di ibu kota, Naypyitaw, dan pusat komersial utama Yangon terputus dan televisi pemerintah mati setelah para pemimpin NLD ditahan.
Meringkas pertemuan junta baru, militer mengatakan Min Aung Hlaing, yang hampir pensiun, telah berjanji untuk mempraktikkan "sistem demokrasi multipartai yang berkembang dengan disiplin yang sejati".
