Network
MEDIA KUPANG - Amerika Serikat, Norwegia, Inggris, dan Uni Eropa pada Selasa 4 Januari 2022 memperingati militer Sudan bahwa mereka tidak akan mendukung perdana menteri atau pemerintah yang ditunjuk tanpa keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sipil.
Peringatan itu menyusul pengunduran diri Perdana Menteri Abdalla Hamdok dua hari lalu, yang menjabat dari 2019 hingga kudeta 25 Oktober dan dipulihkan pada 21 November dalam sebuah perjanjian dengan militer yang ditolak secara luas oleh para pengunjuk rasa.
"Rakyat Sudan telah berbicara dengan lantang dan jelas seperti yang mereka lakukan pada 2019. Mereka menolak pemerintahan otoriter dan ingin transisi menuju demokrasi berlanjut. Para pemimpin Sudan sekarang harus menunjukkan bahwa mereka mendengarkan," kata pernyataan itu seperti dilansir Media Kupang dari Reuters.
AS, Norwegia, Inggris dan Uni Eropa meminta Sudan untuk memilih kepemimpinan sipil baru dan bekerja pada waktu dan proses untuk tugas-tugas transisi yang tersisa, termasuk dasar untuk pemilihan dan cabang legislatif dan yudikatif pemerintah.
Tindakan sepihak untuk menunjuk Perdana Menteri dan Kabinet baru akan merusak kredibilitas lembaga-lembaga itu dan berisiko menjerumuskan bangsa ke dalam konflik," bunyi pernyataan itu.
Mereka juga mengatakan mereka akan terus meminta pertanggungjawaban otoritas militer atas pelanggaran hak asasi manusia dan bahwa mereka mengharapkan dinas keamanan dan kelompok bersenjata lainnya untuk menahan diri dari kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai dan warga sipil.
Sementara, diketahui melalui Reuters, Perdana Menteri (PM) Interim Abdallah Hamdok mengundurkan diri pada Minggu 26 Desember 2021 malam, yang mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa kelangsungan hidup Sudan terancam.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan Amerika Serikat masih percaya pada peta jalan 2019 - yang ditetapkan antara pengunjuk rasa dan militer yang menggulingkan diktator lama Omar al-Bashir - tetapi mengatakan itu harus asli.
