Network
MEDIA KUPANG – Presiden Joko Widodo menegaskan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara RI (Polri) tidak bisa ikut dalam urusan demokrasi.
“Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu, ikut dalam urusan demokrasi. Tidak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, tidak sama dengan atas, eh tidak boleh,” kata Presiden Jokowi di acara pembukaan Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2022 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022).
Dalam sambutannya, Presiden menyebutkan jajaran TNI dan Polri harus memperbaiki kedisiplinan nasional.
“Ini yang kita sekarang ini lemah. Oleh sebab itu, saya minta pada jajaran TNI, Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat urusan yang satu ini, kedisiplinan nasional, tapi juga di TNI sendiri juga harus mulai berbenah,” katanya.
Baca Juga: Vatikan Siap Fasilitasi Dialog Rusia dan Ukraina
Menurut Jokowi, disiplin tentara dan kepolisian berbeda dengan disiplin masyarakat sipil.
“Berbicara masalah demokrasi, tidak ada namanya di tentara, kepolisian, tidak ada. Hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional,” tambahnya.
Kedisiplinan tersebut, lanjutnya, tidak hanya berlaku bagi tentara dan polisi saja tapi juga terhadap seluruh anggota keluarga di rumah.
“Ini bukan hanya Bapak Ibu yang bekerja, tapi yang di rumah juga sama. Hati-hati, ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya harus sama. Tidak bisa Ibu-Ibu memanggil, mengumpulkan ibu-ibu yang lain untuk memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi,” katanya.
Sekali lagi, Presiden Jokowi menegaskan kedisiplinan tentara dan anggota Polri harus terkoordinasi sesuai kesatuan masing-masing.
