Presiden Jokowi Tegaskan Tentara dan Polisi tidak Bisa Ikut dalam Demokrasi

- 1 Maret 2022, 14:16 WIB
Presiden Jokowi menghadiri pembukaan Rapat Pimpinan TNI dan POLRI Tahun 2022 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa (1/3/2022).
Presiden Jokowi menghadiri pembukaan Rapat Pimpinan TNI dan POLRI Tahun 2022 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa (1/3/2022). /ANTARA/Agus Suparto

“Makro, mikro harus kita urus juga. Tahu-tahu undang penceramah radikal, nah, hati-hati. Juga hal kecil-kecil tapi harus mulai didisiplinkan, di WA (whatsapp) grup. Saya lihat di WA grup. Kalau di kalangan sendiri, boleh. Hati-hati, kalau dibolehkan dan kalau diteruskan, hati-hati,” tambah.

Baca Juga: Tibo Monabesa Petinju Asal NTT Bawa Pulang Rp100 Juta Usai Taklukan Petinju Filipina

Presiden juga menyebut terkait pembangunan dan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menjadi contoh perbincangan di jaringan media sosial.

“Misalnya bicara mengenai IKN, tidak setuju IKN apa? Itu sudah diputuskan Pemerintah dan disetujui DPR, kalau di dalam disiplin TNI, Polri sudah tidak bisa diperdebatkan,” tegasnya.

Namun, menurut Jokowi, pembangunan dan perpindahan IKN menjadi salah satu isu yang diperdebatkan di grup perbincangan whatsapp.

“Apalagi di WA grup dibaca gampang. Hati-hati dengan ini, dimulai dari dari yang kecil nanti membesar, karena disiplin tentara dan Polri berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan,” katanya.

Presiden juga menyebutkan di seluruh dunia tentara punya aturan sendiri, yaitu kitab undang-undang disiplin tentara.

“Yang intinya kalau kita lihat, intinya adalah kesetiaan tegak lurus. Saya baca ini apa sih intinya? Kesetiaan tegak lurus,” ujar Presiden, sebagaimana dikutip mediakupang.pikiran-rakyat.com dari Antara, Selasa, 1 Maret 2022. ***

Halaman:

Editor: Fredrikus Wilhelmus Wahon

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah