Network
Ketiga, meminta kepada DPRD Alor untuk menjelaskan penyerahan tentang rumah rusak berat, dan Keempat, minta DPRD untuk menjelaskan tentang penahanan rekening masyarakat penangganan bantuan bencana Seroja tentang rusak berat dan rusak ringan.
Suasana Panas Ketika Massa Di Kantor BPBD Alor
Aksi demonstrasi massa dari Kemilau dan warga ini setelah dari Kantor Kejari Alor, berlanjut di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Alor. Massa ketika tiba di Kantor ini langsung diterima oleh Sekretaris BPBD Kabupaten Alor, John Sakalla. Massa di depan kantor tersebut melakukan orasi mempertanyakan kualitas pekerjaan rumah bantuan Seroja yang dinilai tidak layak huni. Massa juga mempertanyakan sejumlah kejanggalan dalam proses pengelolaan bantuan yang dimaksud.
Setelah berorasi, kemudian massa diundang masuk ke dalam kantor BPBD untuk dilakukan pertemuan guna menyampaikan aspirasi. Pertemuan ini langsung dipimpin Kepala BPBD Kabupaten Alor, Marthen Moubeka didampingi Sekretaris John Sakalla, dan PPK program bantuan Pembangunan rumah bencana Seroja di Kabupaten Alor, Yeri Makena. Pertemuan ini berlangsung tegang dan suasana yang ada terlihat panas ketika massa menyampaikan aspirasi, demikian pula penjelasan dari pihak BPBD yang dinilai massa tidak benar.
Ketua Kemilau, Antipas Kamengkol dan massa lainnya Dedi Letmau, Stinky Laure dan Yoas Famai mendesak BPBD untuk memberikan RAB dan bukti pembelian bahan atau material di toko. Ini perlu ada untuk melakukan uji petik antara RAB dan fakta di lapangan. Karena menurut massa berdasarkan hasil investigasi dan data mereka patut dipertanyakan dengan kondisi kualitas rumah yang dibangun jauh dari harapan.
PPK Yerri Makena ketika itu menjelaskan tentang rincian Rab anggaran Rp50 juta untuk dibangun 1 unit rumah bantuan Seroja, dimana ada pajaknya dan upah untuk pihak pelaksana dan tukang.
Penjelasan Yerri tetap disanksikan oleh massa, dan mendesak untuk memberikan RAB. Akhirnya pihak BPBD bersedia untuk memberikan RAB dan akan menyiapkan waktu lalu untuk melakukan pertemuan bersama dengan massa dengan melibatkan berbagai pihak termasuk konsultan dan kontraktor.***
