Aksi KKB Papua, Dinilai Menghambat Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

- 18 Maret 2023, 14:34 WIB
Kepala Program Studi Kajian Terorisme Universitas Indonesia Muhammad Syauqillah
Kepala Program Studi Kajian Terorisme Universitas Indonesia Muhammad Syauqillah /Mario Media Kupang

"Diperlukan komitmen semua pihak untuk melaksanakannya, kalau misalkan komitmen itu hanya satu pihak itu tidak akan jalan. Artinya perdamaian atau dialog itu hanya dibangun oleh satu saja tidak akan bisa berjalan," kata Syauqillah.

Akan tetapi, lanjutnya,  yang paling penting masalah KKB sejatinya bisa diselesaikan dengan kerangka pendekatan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa.

"Kita punya ideologi Pancasila yang tertuang dalam sila ke-4, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentunya ini yang menjadi simbolitas kita semua, dan juga perlu juga lihat sila yang lain yakni sila ke-3, Persatuan Indonesia. Tentunya harus juga mencerminkan posisi keadilan bagi masyarakat Papua,” pungkasnya.

Dijelaskan syauqillah, Akibat serangan KKB sejak 2017 hingga 2023, tercatat telah jatuh korban tewas lebih dari 34 orang warga sipil dan 12 orang aparat keamanan.

Hal itu jelas merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa dibenarkan atas nama apa pun. Terlebih yang menjadi objek pembantaian kebanyakan adalah warga sipil, yang dalam hukum perang (law humaniter) sekali pun, terlarang untuk diserang dan diperangi.***

Halaman:

Editor: Marselino Kardoso

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x