Network
MEDIA KUPANG - Penambahan Pos Layanan Terpadu (Posyandu) serta pelatihan para kader di Desa dalam melakukan pengukuran bayi secara akurat.
sebagai salah satu langkah percepatan perluasan cakupan untuk mengejar target pengukuran bayi hingga 90 persen di desa-desa di wilayah Papua Barat.
Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memimpin Road Show Dialog Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara daring pada Selasa, 21 maret 2023.
“Selain penambahan USG dan antropometri, penambahan Posyandu juga diperlukan, termasuk pelatihan kader-kader desa seperti bidan desa, penggerak PKK, dan tenaga kesehatan lainnya untuk penggunaan alat-alat tadi (USG dan antropometri),” tuturnya.
Dikatakanya, Provinsi Papua Barat dan Barat Daya menjadi Wilayah Ke-23 dan 24 yang di sisir permasalahan stunting serta kemiskinan ekstremnya oleh Kemenko PMK.
Sebelumnya, dalam dialog, Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy menyampaikan bahwa Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi wilayah yang angka stuntingnya paling tinggi di Papua Barat yaitu sebesar 51,5 persen.
Hal tersebut karena minimnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, seperti rendahnya cakupan bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap, kurangnya sarana dan prasarana air bersih yang layak, serta masih ditemukan balita yang tidak mendapatkan makanan tambahan.
“Harapan kami pemerintah pusat dapat memberikan bantuan dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih, serta pembangunan Puskesmas, Puskemas Pembantu, dan Polindes untuk memenuhi standar kesehatan,” urai Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy.
Sementara itu, Kabupaten Teluk Bintuni memiliki angka stunting paling rendah, yakni sebesar 22,8 persen. Sedangkan rata-rata nasional 21,6 persen pada 2022. Petrus Kasihiw, bupati Teluk Bintuni, mengatakan telah melakukan pemetaan program untuk penyediaan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
“Sebelumnya kami melakukan pendataan terhadap berbagai data yang ada di lapangan. Seperti sebaran sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan jaringan sumber daya air yang telah terbangun. Serta pendataan program-program terkait kesiapan maupun ketersediaan bahan makanan bergizi bagi masyarakat Teluk Bintuni,” paparnya.
Setelah pendataan tersebut dilakukan Pemkab Teluk Bintuni memutuskan program apa saja yang akan direkomendasikan perbaikan alokasinya.
Baik melalui realokasi ataupun penambahan alokasi program. Kemudian mendorong konvergensi program intervensi spesifik dan sensitiv yang mendukung penurunan stunting hingga tingkat desa atau kelurahan.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di wilayah Papua Barat sebesar 30 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 3,8 persen. Pada tahun 2021 sebesar 26,2 persen.
*Kemiskinan Ekstrem Turun*
Lebih lanjut, tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Barat mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 10,28 persen menjadi 9,43 persen di tahun 2022.
Hal yang sama juga dialami oleh Provinsi Papua Barat Daya dimana angka kemiskinan esktremnya turun dari 9,05 persen menjadi 7,37 persen.
Kabupaten Sorong merupakan salah satu wilayah dengan angka kemiskinan ekstremnya menurun, yakni sebesar 14,86 persen di tahun 2021 menjadi 12,09 persen pada tahun 2022.
Hal tersebut menurut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sorong Suroso, dipicu oleh program kemitraan dan peningkatan akses layanan dasar serta konektivitas wilayah.
“Upaya kami dalam mengintervensi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini yaitu baik pemerintah maupun swasta saling berkomunikasi dalam membangun koordinasi yang intens.
Di Kabupaten Sorong, kami telah membentuk Forum _Corporate Social Responsibility_ (CSR) yang melibatkan kurang lebih 10 perusahaan di wilayah kami,” Jelasnya.
Menanggapi hal tersebut Menko Muhadjir mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menghapus kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting.
Koordinasi dan sinkronisasi program menjadi kunci menekan kedua isu prioritas tersebut.
“Kebijakan yang telah dilakukan sangat bagus dan terus ditingkatkan, penanganan kedua isu prioritas ini (kemiskinan ekstrem dan stunting) dapat dilakukan secara simultan karena keduanya saling berkaitan satu sama lainnya,” ucap Muhadjir.
Turut hadir pula Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati, Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli, Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom, Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Henri Sembiring, Kepala Bappeda Pemerintah Provinsi Papua Barat Dance Sangkek, Kepala Bappeda Kabupaten Kaimana Abdul Rahim Furuada, serta Perwakilan dari Kabupaten Maybrat, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Wondana, Kabupaten Tambrau, Kemendes PDTT, Kemenkes, KemenPUPR, dan BKKBN.***
