Network
Untuk itu Atakari minta kepada pihak Kantor Balai PUPR di Kupang sebagai pihak yang memiliki tanggungjawab untuk memberikan solusi yang tepat berkaitan dengan nasib pembangunan sekolah itu, sehingga anak-anak tidak menjadi korban.
Menurut Atakari, selain di SD Fuiheng, kondisi memprihatinkan berkaitan dengan pelaksanaan proyek pembangunan sekolah yang ditangani Kantor Balai PU NTT di Kecamatan Mataru ini, juga ada 3 sekolah yang lain, yakni di SD Eybeki, SDN Melati
Kilakawada, dan SDN Rumahlelang.
Di 3 SD yang dimaksud, pembangunan sekolahnya juga belum rampung 100 persen, karena belum di pasang pintu dan jendela. Sehingga untuk kegiatan KBM belum dapat dilakukan ruang kelas yang dibangun atau direhabilitasi.
Untuk diketahui terkait dengan pelaksanaan proyek sekolah yang diurus oleh Kantor Balai PUPR Prasarana Wilayah NTT ini, sejumlah pihak dengan tegas minta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun ke lokasi guna melakukan pemeriksaan, karena proyek yang dikerjakan oleh PT. Tri Karya Marada untuk kegiatan regular dan PT. Araya Flobamora Perkasa dengan skema penangganan bencana belum menyelesaikan pekerjaannya hingga batas waktunya. Namun Anehnya lagi proyek ini meski belum selesai tetapi oleh PPK telah melakukan PHO, bahkan informasi yang ada dana proyek ini sudah dicairkan 100 persen , karena anggaran retensi proyek itu diluar dari sejumlah sekolah yang telah di PHK diduga juga telah dicairkan.
"Kami minta APH untuk turun periksa pelaksanaan proyek ini karena diduga telah melanggar aturan. Proyek ini dari kontraktor ke sub dan informasinya ada pemotongan besar, sehingga kualitas pekerjaannya perlu diperiksa selain mekanismenya, karena nanti yang dirugikan adalah masyarakat Kabupaten Alor," komentar aktivis PMKRI Cabang Alor, Rian Hemat dan Juan.
Sebelumnya juga desakan untuk APH untuk melakukan kasus dugaan Tipikor proyek ini datang dari Direktur Lintas Katulistiwa, Pontius Walimau.***
