MEDIA KUPANG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan untuk tahun ini, pemerintah akan menerima sekitar 189 ribu pegawai pemerintah daerah se-Indonesia.
Penerimaan 189 ribu pegawan ini lanjut Tjahjo Kumolo, terdiri atas 70 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk jabatan fungsional selain guru.
Untuk jabatan teknis, pemerintah telah menyiapkan sebanyak 119 riub calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Jabatan tersebut, menurut Tjahjo termasuk tenaga kesehatan dan tenaga lapangan lainnya yang secara operasional menjalankan tugas secara spesifik guna memenuhi target pembangunan.
Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa secara proporsional, 70 hingga 80 persen terdiri atas tenaga-tenaga pelaksana utama di bidang pendidikan, penyuluh pertanian, penyuluh keluarga berencana (KB) atau pegawai yang langsung bertugas di lapangan.
Menurutnya jumlah tersebut merupakan kebutuhan untuk dua tahun, yaitu 2020 dan 2021 karena pada 2020 Negara tidak menyelenggarakan penerimaan ASN.
Baca Juga: Demokrat Desak Pemerintah Bubarkan KLB Ilegal di Sumatera Utara
Dikabarkan Antara, guna mengisi kebutuhan di instansi pemerintah pusat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) telah menentukan jumlahnya, yaitu sekira 83 ribu.
Jumlah tersebut terdiri atas CPNS maupun PPPK, sesuai kebutuhan masing-masing instansi.
“Kemenpan RB bersama dengan Kemendikbud serta BKN menyusun rencana ini sejak Februari 2020. Kementerian Keuangan juga berkontribusi dalam memberikan komitmen dukungan untuk penyediaan anggaran,” kata Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo dikutip dari Pikiran-Rakyat.com
Terkait rencana penerimaan ASN 2021, Ma'ruf Amin berharap penerimaan aparatur sipil negara (ASN) bisa memperoleh bibit ASN dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) unggul, sehingga mewujudkan cita-cita menjadi birokrasi kelas dunia.
Baca Juga: Ciptakan Sinergitas, Satgas TMMD dan Warga Pelibaler Bersihkan Jalan di Lokasi DAS
“Saya berharap Kementerian PANRB dapat mengkoordinasikan pelaksanaan rekrutmen tahun ini dengan sebaik mungkin, agar Pemerintah benar-benar memperoleh talenta-talenta terbaik bangsa, bibit-bibit SDM ASN Unggul yang mampu mewujudkan birokrasi kelas dunia,” kata Ma'ruf Amin.
Ma'ruf Amin menegaskan bahwa ASN adalah aset bangsa yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan yang responsif dan efektif.
Oleh karena itu, ia meminta pelaksanaan Rekrutmen ASN 2021 harus berfokus terhadap konteks perkembangan lingkungan secara global dan perkembangan tuntutan masyarakat pada kualitas birokrasi di masa mendatang.
Menurut Ma'ruf Amin, sejak 2012, Negara terus mengupayakan perbaikan sistem perencanaan dan pengadaan pegawai. Perbaikan sistem dilakukan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN untuk memenuhi kriteria sistem merit.***