MEDIA KUPANG - Status honorer yang rencananya akan dihapus oleh pemerintah menjadi perhatian publik. Tenaga honorer yang kini mengabdi berbagai instansi merasa cemas dengan wacana tersebut.
Terkait wacana itu, diharapkan agar ada jalan keluar yang tidak merugikan bagi tenaga honorer. Pasalnya, selama ini mereka sudah mengabdi dengan sangat baik.
Selain itu, jika dihapus maka mata pencaharian mereka juga otomatis hilang. Lalu harus dikemanakan mereka jika itu benar terjadi. Mereka sangat membutuhkan bantuan anggota DPR RI untuk bisa membantu menyelesaikan persoalan tersebut.
DPR RI mendesak untuk pemerintah mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Untuk itu, DPR pun telah membentuk Panitia Khusus atau Pansus Honorer yang melibatkan seluruh perwakilan Komisi di DPR.
Adapun pembentukan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan Rahmat Gobel.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta agar penerimaan PPPK dihentikan sampai proses pengangkatan honorer menjadi ASN selesai.
“Kami meminta penerimaan PPPK sementara dihentikan, karena tadi DPR diwakili dari seluruh perwakilan Komisi, telah dibentuk Pansus Honorer,” ujarnya di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa 6 September 2022, seperti dikutip dari jpnn.
Kemudian, Junimart menjelaskan pembentukan Pansus tersebut merupakan inisiatif dari Komisi II DPR.
Hal itu karena masih banyak tenaga honorer yang tak kunjung diangkat menjadi ASN padahal sudah mengabdi selama puluhan tahun.
Tak hanya itu, Junimart juga menyebut ada persoalan lain yang cukup banyak.
Salah satunya, terdapat tenaga honorer yang lulus PPPK 2021 namun belum memiliki status yang jelas bahkan belum mendapat SK pengangkatan.
Baca Juga: Bharada Eliezer, Bripka Ricky Dan Kuat Ma'ruf Jalani Tes Kebohongan
Politisi PDIP itu kemudian mengatakan tidak adanya roadmap kebutuhan PPPK yang dimiliki pemerintah juga memperburuk masalah tersebut.
Oleh karena itu, Pansus mendorong pemerintah untuk menyusun roadmap berisi ketersediaan anggaran, formasi, hingga waktu pelaksanaan seleksi.
Selain itu, DPR juga meminta pemerintah menaikkan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemerintah Daerah.
Hal itu bertujuan untuk memastikan ketersediaan APBD guna membiayai gaji PPK di daerah dengan nomenklatur khusus.***