MEDIA KUPANG - Pemberlakuan siaran digital televisi di Indonesia oleh pemerintah membuat beberapa stasiun televisi swasta agak keberatan.
Masyarakat juga sepertinya belum siap beralih dari siaran analog ke siaran digital.
Hal tersebut karena pemirsa televisi harus membeli lagi set of box. Hingga kini, masyarakat masih kesulitan untuk membeli antena tersebut.
Baca Juga: Viral, Penumpang Mobil Plat Merah Buang Sampah Sembarangan di Kupang
Pemerintah mencabut Izin Siaran Radio (ISR) MNC TV, RCTI, Global TV, iNews TV, ANTV, TV One dan Cahaya TV.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
Proses peralihan siaran TV analog ke TV digital atau dikenal dengan Analog Switch Off (ASO) berakhir pada 2 November 2022 pukul 00.00 WIB.
Namun lewat tanggal itu, ternyata masih ada stasiun TV yang menayangkan siaran analog.
Baca Juga: Siswa Mengikuti Ujian ANBK di Hutan, Jaringan Internet BTS Tidak Bisa Diakses
“Pemerintah sudah memutuskan kebijakan migrasi dari analog ke digital sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesiapan teknis yang sudah dibicarakan dalam waktu yang cukup lama,” kata Mahfud MD dalam keterangan tertulis, Kamis 3 Nopember 2022.
Mahfud MD mengatakan, dihentikannya siaran TV analog ke TV digital berjalan efektif.
Namun demikian, kata Mahfud, ada beberapa stasiun TV swasta yang sampai sekarang “tidak mengikuti” atau “membandel” atas keputusan pemerintah.
Baca Juga: Begini Status Bidan dan Perawat yang Digerebek Warga Sedang Mesum di Puskesmas
“Oleh sebab itu, terhadap yang membandel ini secara teknis kami sudah membuat Surat Pencabutan Izin Stasiun Radio (ISR) tertanggal 2 November 2022,” ujarnya.
“Maka, jika sekarang masih melakukan siaran-siaran melalui analog maka itu bisa dianggap ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku,” sambung Mahfud MD.
Mahfud menyampaikan agar stasiun TV itu mengikuti peraturan yang berlaku terkait ASO tersebut.
Baca Juga: Daftar Kota Maju di Indonesia, Bandung Tidak Termasuk di Dalamnya
“Mohon agar ditaati agar pemerintah tidak perlu melakukan langkah-langkah yang sifatnya polisionil daripada sekadar administratif,” jelasnya.
“Ingat, bahwa ASO merupakan keputusan dunia internasional yang diputuskan International Telecommunication Union sudah belasan tahun yang lalu. Dan di negara Asean itu inggal Indonesia dan Timor Leste yang belum,” katanya.***