Network
"Kehadiran Bupati itu sangat penting, agar tidak dituduh publik sebagai bagian dari praktek dimaksud. Ini juga sungguh jauh dari nilai-nilai positif yang akan diwarisi bagi generasi Kabupaten Ende selanjutnya," terangnya.
Sesuai hasil investigasi Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Kabupaten Ende, OPD yang melakukan perekrutan tenaga honorer dengan sarat kolusi dan nepotisme tersebut adalah, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial dan P3A, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Satpol PP. (Eryck)
