Network
MEDIA KUPANG - Pengelolaan Dana Penangganan Covid-19 tahun 2020 di Kabupaten Alor telah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalabahi oleh masyarakat.
Laporan ini mendapat tanggapan positif dari Bupati Alor, Drs. Amon Djobo dengan memberikan dukungan kepada Kejaksaan untuk melakukan pengusutan secara tuntas.
"Masyarakat berikan laporan kepada Kejaksaan berkaitan dengan pengelolaan dana covid-19. Laporan ini merupakan kewenangan Kejaksaan untuk memroses hukumnya, dan saya mendukung untuk diusut tuntas," ungkap Bupati Djobo kepada Wartawan di Kantor Bupati Alor, pada Jumat, 22 Januari 2021.
Djobo menegaskan, Kejaksaan dalam pengusutannya jika ada orang tertentu yang campur tangan, sebaiknya Kejaksaan langsung mengambil langkah penangkapan terhadap orang tersebut, hal ini juga termasuk kalau Bupati terlibat silahkan Kejaksaan tangkap.
Menurut Djobo, pengelolaan dana covid-19 tahun 2020 diurus oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah, seperti Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalabahi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Alor.
"Dana Rp15,8 Miliar yang dialokasikan untuk penangganan covid-19 tahun 2020 tersebut, sebanyak Rp3 Miliar ada di Rumah Sakit, dan lainnya ada Dinkes, serta lainnya," ungkap Bupati Alor dua periode ini.
Djobo melanjutkan, dari alokasi dana Rp15, 8 Miliar tersebut, dalam pengelolaannya tidak terpakai habis di tahun 2020, sehingga masih tersisa sekitar Rp5 Miliar yang dibawah ke tahun 2021 untuk dimanfaatkan.
"Penggunaan dana ini memang ada masyarakat yang mempertanyakan, mengapa tahun lalu tidak ada penderita tetapi ada penggunaan dana yang besar. Saya mau jelaskan begini memang ketika awal tersebut kita mengantisipasinya dengan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan obat-obatan serta kegiatan pencegahan lainnya, sehingga kita aman dari ancaman covid-19 atau kasus ini tidak melonjak, dibandingkan dengan daerah lain yang kondisinya gawat," jelas Djobo.
