Network
Hal ini menurut Bupati perlu dilakukan agar Posko yang telah terbentuk betul - betul menjalankannya tugas pencegahan dan penanganan Covid -19 secara baik mulai dari tingkat Desa. Sebab menurut Bupati, Desa merupakan ujung tombak pencegahan dan penanganan Covid -19.
Agar semuanya berjalan sesuai mekanisme dan pengawasannya bisa berjalan dengan baik, Bupati juga berencana untuk menempatkan personil Satpol PP di setiap Posko yang telah terbentuk.
"Bila perlu nanti penempatan personil di setiap Posko yang ada," kata Bupati Taolin.
Bupati juga pada pertemuan itu mengatakan melalui dinas terkait bakal mengontrol semua pengelolaan keuangan berkaitan dengan kegiatan penanggulangan Covid - 19.
Bupati menambahkan, terkait penggunaan anggaran Covid - 19 ini, yang menjadi prioritas utama pemerintahan adalah Kesehatan dan Ekonomi karena keduanya merupakan hal utama di tengah wabah Covid - 19 seperti saat ini.
Sementara, Kadis PMD Kabupaten Belu Januaria Nona Alo mengatakan, sesuai pantauannya dilapangan hampir semua desa di Kabupaten Belu telah terbentuk Posko Covid -19.
" Kemarin saya ke Raihat terus ke Tohe Leten dan di Tohe Leten itu poskonya aktif sekali," Lapor Nona Alo Kepada Bupati Belu.
Lanjut dia, untuk saat ini ada beberapa desa yang laporannya telah diterima dinas PMD. Sementara ada juga desa lainnya yang belum membuat laporan sebab masih melakukan sosialisasi Covid -19 melalui para RT setempat.
Sementara, terkait penggunaan Dana Desa ( DD) untuk BLT dan Covid -19, Ia mengatakan semunya mengacu pada Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021. Dimana Untuk BLT dan Covid - 19 diambil 8% dari DD.
Ia juga menjelaskan untuk penggunaan anggarannya, relawan Posko Covid -19 diberikan honor perkegiatan yakni satu kegiatan diberikan honor sebesar 50ribu per orang.
