Network
MEDIA KUPANG - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dinilai merupakan salah satu program pro rakyat.
Program BSPS tersebut merupakan meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang sebelumnya tidak layak huni menjadi lebih layak huni dengan dana stimulan dari pemerintah.
Namun, program yang dinilai pro rakyat tersebut di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) khusus di tahun 2023 tidak disediakan anggaran, akan diusulkan lagi oleh Dinas PUPR pada 2024 mendatang.
" anggaran untuk rumah tidak layak huni (Rutilahu) khusus 2023 ini tidak ada anggaran. Waktu saya mulai bertugas di Dinas PUPR dibulan Februari kemarin setelah kita lihat ternyata tidak ada anggaran," ungkap Kepala Dinas PUPR Kabupateb Belu, S.Vinsen Dalung kepada media, senin 27 maret 2023, kemarin.
Dikatakanya, tidak mungkin pihaknya melakukan mengintervensi dalam kebijakan, pasalanya dalam tahun 2023 tidak ada anggarannya.
Maka solusinya, lanjut Vinsen, program tersebut akan diusulkan pada tahun 2024 mendatang.
" kita akan usulkan pada tahun 2024 medatang. Semoga usulan kita pada 2024 mendatang bisa di akomodir,"ujarnya.
Berdasarkan data, terang dia, untuk rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Belu masih cukup banyak. Terkhusus, bagi masyarakat atau kepala keluarga yang secara pendapatan ekonominya sangat dibawah standar.
Karena untuk program Rutilahu, sambung dia, ada dua program yakni, rehab dengan besar anggaran 20juta dan bangun baru besar anggaran 50 juta.
