Bupati Malaka Diminta Hindari Dendam Politik Dalam Urusan Mutasi Guru

8 Januari 2022, 15:33 WIB
Ketua PGRI Malaka, Jon Seran Suri /Gonsa/Media Kupang

MEDIA KUPANG - Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak pasca melantik Kepala Sekolah tingkat SD dan SMP di Kabupaten Malaka mendapat sorotan dari pihak Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Malaka.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Malaka Jonathas Seran Suri saat ditemui media ini, meminta Bupati Malaka untuk menghindari dendam politik dalam urusan mutasi guru dan atau pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah di wilayah Kabupaten Malaka yang merupakan wilayah perbatasan.

Karena Kabupaten Malaka merupakan daerah perbatasan atau show windownya Negara Kesatuan Republik Indonesia seharusnya Bupati Malaka memberikan kenyamanan bagi guru-guru dan Kepala Sekolah di daerah perbatasan ini.

"Mutasi guru dan/atau pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah harus dilakukan melalui pertimbangan dan kajian yang cermat. Sehingga, tidak menimbulkan benturan di antara para guru dan para guru dengan kepala sekolah,"ujar Ketua PGRI yang kerap disapa Jhon ini kepada media ini, Sabtu 8 Januari 2022 

Menurut Jhon Suri, permintaannya ini harus direspon oleh Bupati Malaka. Alhasil terdapat berbagai keluhan para Guru dan Kepala Sekolah pascah pelantikan Kepala Sekolah SD dan SMP yang dilakukan pada Jumat 7/1/2022.

Ia mengungkapkan, sesuai keluhan para Guru dan Kepala Sekolah yang ia terima selaku Ketua PGRI Malaka ada guru yang belum memenuhi syarat menjadi Kepala Sekolah tetapi dilantik menjadi Kepala Sekolah.

Adapula Guru yang dilantik menjadi Kepala Sekolah menggantikan Kepala Sekolahnya tetapi Kepala Sekolah menjadi stafnya.

"Cara ini bisa menimbulkan benturan-benturan yang bisa saja mengganggu jalannya kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Mereka jadinya tidak nyaman di sekolah", tandas John.

Untuk mencegah terjadinya benturan di Sekolah dengan alasan menang politik pilkada, mantan komisioner Bawaslu Kabupaten Malaka ini menyarankan kepada Bupati Malaka Simon Nahak untuk melihat peraturan lainnya dalam memberikan penugasan kepada guru sebagai Kepala Sekolah seperti yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan No. 40 Tahun 2021 Tentang Penugasa Guru Sebagai Kepala Sekolah.

Lanjut Mantan Aktivis PMKRI ini mengharapkan semua pihak di Kabupaten Malaka untuk tidak memolitisir berlebihan mutasi Kepala Sekolah di lingkup Pemkab Malaka kemarin.

"PGRI akan kawal setiap kebijakan dan keputusan Bupati Malaka tentang guru dan pendidikan di Malaka yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste ini", kata John.

Sedangkan setiap guru yang merasa diri dirugikan atau ada aspirasi yang perlu diperjuangkan hak-haknya, John mengharapkan para guru di wilayah ini bisa berjuang bersama melalui PGRI sebagai organisasi profesi untuk diperjuangkan kepada pemerintah.

Bupati Malaka, Dr. Simon Nahaksaat sambutan di aula kantor Bupati Malaka seusai pelantikan, Jumat 7 Januari 2022 mengatakan untuk para Kepala Sekolah yang dilantik untuk jangan menyalahgunakan jabatannya.

"Jangan coba-coba menyalahgunakan jabatan karena menjadi pemimpin itu amanah. Karena itu jangan salah gunakan," ujar Bupati Simon Nahak.

Bupati Simon menegaskan, bersama wakilnya sangat tidak suka terkait adanya oknum yang mengatasnama mereka untuk mengumpul uang dari para guru dan kepala sekolah.

"Saya bersama pak wakil tidak suka, karena ada yang mencatut nama kami. Kemudian uang itu dibawa ke tempat tertentu. Saya tidak suka hal seperti ini, jika ada lagi mohon bawa orang itu dan lapor ke saya," pesan Bupati Simon kepada para kepala sekolah yang dilantik itu.

Bupati Simon menambahkan, sejak dilantik untuk memimpin Malaka, tidak perna pihaknya meminta imbalan dari kadis atau pimpinan apa pun yang dilantik itu.

"Tidak perna saya minta sesuatu, agar yang bersangkutan diangkat atau dilantik. Karena itu kita berkomitmen, saya ucapkan terima kasih kepada para guru yang memilik semangat untuk bekerja dengan giat," jelas Bupati Simon dalam sambutannya. *** Gonsa

Editor: Royan B

Tags

Terkini

Terpopuler