MEDIA KUPANG - Pemerintah telah mengalokasi dana desa untuk setiap desa dalam jumlah yang tidak sedikit untuk membiayai program pembangunan di desa.
Namun kenyataannya, dana tersebut tidak digunakan secara maksimal dan bahkan menjadi Silpa.
Hal ini terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selama ini identik dengan daerah miskin.
Pemerintah Kabupaten TTS telah melakukan perhitungan dan diketahui bahwa Silpa dana desa tahun 2021 di Kabupaten TTS mencapai 101 Miliar.
Silpa yang mencapai angka Rp101 miliar yang tentunya tak sedikit untuk kabupaten yang identik dengan kemiskinan ini.
Padahal, Pemda TTS seringkali beralasan tak ada anggaran atau anggaran terbatas.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kadis PMD) Kabupaten TTS, Nikson Nomleni membenarkan jika Silpa dana desa mencapai 101 miliar.
Silpa tersebut menurutnya, disebabkan karena dua hal, pertama karena keterlambatan pencairan dana desa dan juga karena pemerintah desa lebih sering menaruh kegiatan fisik di triwulan III.
Baca Juga: Kominfo Sediakan Beasiswa S2 di Dalam dan Luar Negeri
"Iya, tahun ini Silpa dana desa mencapai 101 miliar. Bahkan ada desa yang Silpanya mencapai 500 juta," ungkap Nikson kepada media, Selasa 22 Maret 2022.
Ketika ditanya apakah ada sanksi untuk kepala desa yang Silpanya besar, Nikson mengaku, tidak ada. Pasalnya pengelolaan dana desa bersifat otonom.
Untuk bisa memanfaatkan dana Silpa tersebut, maka pemerintah desa harus membuat musyawarah desa guna menganggarkan kembali dana Silpa tersebut.
"Silpa tersebut bisa tetap digunakan tapi harus digelar musyarawah desa terlebih dahulu," jelasnya.
Baca Juga: Bupati TTS Egusem Pieter Tahun Tak Hanya Dipolisikan, Kini 7 Fraksi Usulkan Hak Angket
Ketua Komisi 1 DPRD TTS, Uksam Selan mengaku prihatin dengan tingginya Silpa dana desa. Dalam waktu dekat Komisi 1 akan menggelar rapat bersama dengan Dinas PMD guna membahas hal tersebut.
"Waduh kok bisa besar begitu Silpanya. Kita akan panggil Dinas PMD untuk mempertanyakan hal ini," terangnya.
Tingginya Silpa Dana Desa membuat Uksam bertanya-tanya akan kinerja Dinas PMD, pendamping desa, camat dan juga para kepala desa.
Rendahnya realisasi dana desa sangat merugikan masyarakat. Pasalnya dana desa diperuntukkan untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.
"Kasihan masyarakat yang dirugikan kalau seperti ini," pungkasnya.***Dion K