Network
MEDIA KUPANG - Joe Biden baru hitungan hari dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat bersama wakil presiden Kamala Harris menggantikan Donald Trump.
Meski baru beberapa hari menjabat, pemerintahan Joe Bidan disebut langsung mendapat ujian dari Negara China.
Ujian dimaksud adalah penjatuhan sanksi terhadap 28 pejabat Amerika Serikat yang menjabat di masa pemerintahan Donald Trump oleh Partai Komunis China.
Terhadap sanksi ini, Pemerintahan Joe Biden didesak untuk segera mengambil langkah untuk memberikan tindakan yang lebih keras kepada China.
Desakan untuk memberikan tindakan keras kepada China ini disampaikan Partai Republik Amerika Serikat.
Jim Risch selaku kepala Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, dalam cuitannya di Twitter menyebutkan pemberian sanksi kepada 28 pejabat oleh Partai Komunis China telah menguji pemerintahan Joe Biden untuk melanjutkan tindakan lebih keras terhadap China.
"Bersama-sama, Partai Republik (dan) Demokrat harus menunjukkan kepada Beijing bahwa kami tidak akan terhalang untuk membela kepentingan AS," tulisnya, seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari South China Morning.
Sebelumnya, Kementerian luar negeri China mengumumkan sanksi terhadap daftar individu AS dan keluarga mereka. Sanksi itu diumumkan hanya 20 menit setelah Biden dilantik.
Beijing menuduh pejabat AS yang ditargetkan itu telah 'secara serius melanggar kedaulatan China' dan sebagian besar bertanggung jawab atas 'serangkaian gerakan gila' di Kebijakan AS tentang China.
10 orang dalam daftar itu, termasuk mantan anggota pemerintahan Trump, termasuk menteri luar negeri Mike Pompeo, penasihat perdagangan Peter Navarro, penasihat keamanan nasional Robert O'Brien, sekretaris kesehatan Alex Azar, dan wakil penasihat keamanan nasional Matthew Pottinger.
"China telah berkali-kali menunjukkan bahwa politisi anti-China ini akan membayar tindakan gila mereka," kata juru bicara kementerian China, Hua Chunying.
"Kami berharap pemerintahan AS yang baru akan melihat hubungan China dan China-AS secara obyektif dan rasional," ujarnya.
Tindakan China itu dilakukan setelah Mike Pompeo mengatakan penindasan Beijing di Xinjiang terhadap warga Uighur dan anggota etnis minoritas lainnya merupakan 'genosida dan kejahatan' yang sedang berlangsung.
Pemerintah AS telah menjatuhkan sanksi sendiri terhadap pejabat dan entitas China atas kebijakan di Xinjiang, serta pada pejabat Hong Kong dan China atas tindakan keras politik di Hong Kong.***
