MEDIA KUPANG – Pernyataan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas yang membandingkan suara dari pengeras suara di masjid dengan gonggongan anjing, mendapat reaksi kalangan umat Islam. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) malahh meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja Menag Yaqut Cholil Qoumas.
“Presiden (Jokowi) perlu mengoreksi dan mengevaluasi menteri-menterinya yang seperti ini (Menteri Agama, Red) agar tidak menimbulkan keresahan umat,” kata Wakil Ketua Umum (Waketum) ICMI, Andi Anzhar Cakra Wijaya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (25/2/2022).
Andi Anzhar mengungkapkan hal itu, karena ICMI "menangkap" keresahan umat Islam saat ini akibat pernyataan Menag Yaqut tersebut.
Baca Juga: Demi Harmoni Sosial dan Persaudaraan, Menag Batasi Volume Pengeras Suara di Mesjid
Menurut dia, sebagai Menteri Agama, Yaqut seyogianya membuat pernyataan yang sejuk, damai, dan arif.
“Seharusnya Menteri Agama lebih arif dan bijaksana dalam menyampaikan pendapat. Tidak malah membuat gaduh dan resah umat (Islam),” katanya pula.
Waketum ICMI Bidang Politik, Hubungan Internasional, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini menandaskan, mungkin maksud dan tujuannya (Menteri Agama itu) baik.
“Namun, cara penyampaiannya yang mengasosiasikan (membandingkan) suara azan dengan gonggongan anjing itu yang tidak tepat,” ujar putra mantan Jaksa Agung RI, Andi M. Ghalib ini, seperti dikutip mediakupang.pikiran-rakyat.com dari Antara, Jumat, 25 September 2022.
Untuk itu, ICMI, kata Andi Anzhar, meminta Presiden Jokowi agar segera mengevaluasi kinerja Menteri Agama tersebut. Bila perlu, kata dia, me-reshuffle-nya dengan sosok yang baik yang diterima umat Islam sebagai mayoritas, dan bukan figur yang sering membuat pernyataan kontroversial.
Penonaktifan dan penggantian Menteri Agama itu sangat penting, ujar mantan anggota DPR RI ini, mengingat sampai sekarang publik dan umat Islam terus bereaksi keras terhadap kasus yang dapat masuk kategori penistaan agama dan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) itu.
“ICMI meminta kepada Presiden agar serius menangani hal ini. Jangan sampai, umat Islam di seluruh Indonesia bereaksi keras dan membuat situasi stabilitas negara tidak kondusif. Presiden-lah yang mempunyai hak prerogatif untuk mengganti kabinetnya,” tandasnya.
“Jangan sampai, jalannya pemerintahan terganggu karena situasi yang tidak kondusif akibat kinerja menterinya yang membuat resah umat,” katanya lagi.
Andi Anzhar yang pernah menjadi President of International Humanitarian Law Comittee atau Presiden Komisi Hukum Kemanusiaan Internasional saat bertugas di BKSAP (Badan Kerja Sama Antar-Parlemen) DPR RI itu pun menyarankan pada Presiden agar menterinya fokus bekerja menyelesaikan jalannya pemerintahan dengan baik.
“Fokus bekerja dengan baik. Hingga menyelesaikan jalannya pemerintahan sampai akhir masa jabatan. Biarkan umat Islam juga fokus menjalankan aktivitas tanpa ada keresahan dan kegaduhan,” katanya pula. ***