Simak, PPPK Dapat Diberhentikan karena Beberapa Hal Ini, Salah Satunya Perampingan Organisasi

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, atau

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

4. Dalam hal perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang berkonsultasi mengakibatkan pengurangan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara massal, pemerintah sebelumnya terlebih dahulu dengan DPR berdasarkan pada evaluasi dan perencanaan pegawai.

Selain mengatur tentang pemberhentian PPPK, dalam RUU ASN tentang perubahan atas UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN juga memuat hak - hak dari PPPK.***