Network
MEDIA KUPANG - Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara menanggapi soal wacana peghapusan pemilihan calon gubernur dan jabatan gubernur.
Sebelumnya wacana penghapusan jabatan gubernur digaungkan Muhaimin Iskandar,
Ia menilai jabatan gubernur sudah tidak efektif diterapkan dalam pemerintahan Indonesia dengan berbagai alasan yang dia kemukakan.
Hal itu menurut Presiden Jokowi, harus terlebih dahulu melalui kajian yang mendalam dan perhitungan serta kalkulasi yang jelas.
"Semua memerlukan kajian yang mendalam. Jangan kita, kalau usulan itu, ini negara demokrasi boleh-boleh saja tapi perlu semuanya kajian, perlu perhitungan, perlu kalkulasi," ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai mengunjungi Pasar Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, pada Kamis, 2 Februari 2023.
Presiden juga menyebut beberapa hal yang perlu diperhitungkan dan menjadi kajian untuk menghapus jabatan gubernur. Mulai dari tingkat efisiensi hingga rentang kontrol apabila jabatan gubernur dihapuskan.
"Apakah bisa menjadi lebih efisien? Atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat langsung ke misalnya bupati, wali kota terlalu jauh? Spend of controlnya yang harus dihitung semua," ucap Presiden.
Di sisi lain, pakar politik Dr. Bismar Arianto juga turut buka suara, Sang pakar menilai, usulan itu kontraproduktif dengan kebutuhan pemerintah saat ini.
Menurut Bismar Arianto, usulan politisi yang akrab disapa Cak Imin juga terbilang kurang logis terlebih penugasan gubernur memang sebagai wakil pemerintah pusat.
Bismar menyebutkan aturan penugasan gubernur termuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
