Network
Muhaimin Iskandar, pada awal pekan ini, menilai jabatan gubernur sudah tidak efektif diterapkan dalam pemerintahan Indonesia.
"Gubernur ngumpulin bupati atau wali kota sudah tidak didengar, karena gubernur ngomong apa saja, bahasanya sudah sama dengan (Pemerintah) pusat," ujarnya.
Alih-alih gubernur, Muhaimin memberi alternatif jabatan pengganti berupa direktur jenderal atau direktur kementerian.
"Jabatan gubernur sifatnya administrator. Kalau begitu, tidak usah dipilih langsung. Jabatan itu diisi sekaliber dirjen atau direktur dari kementerian," ujarnya.
Lebih lanjut, Muhaimin memaparkan manfaat yang didapat dengan jabatan gubernur dihapuskan yakni menciptakan penghematan anggaran negara besar-besaran.
"Anggaran-anggaran gubernur ini besar, tapi fungsinya hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat," ujarnya membeberkan klaim.
Bagi Muhaimin, anggaran besar gubernur bisa dialihkan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
"Lebih baik anggarannya untuk meningkatkan SDM aja. Ndak usah dipakai untuk yang lain-lain," ujarnya menambahkan.***
