Network
Sementara ketentuan pidana terhadap perbuatan ini diatur dalam pasal 81 (1) yang menyebutkan bahwa 'Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah).
Selain beberapa ketentuan UU sebagaimana yang disebutkan saat ini telah ada UU Tindak Pidana Kekerasan Sexual yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 12 April 2022. Pasal 108 UU TPKS:ayat (2) 'Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 13 (tiga belas) tahun dan pidana tambahan ganti kerugian.
Sementara itu lanjut Tori Ata dalam siaran persnya menyebutkan, sesungguhnya ibu kos (penyedia kos-kosan bagi korban) merupakan orang yang menyuruh/memudahkan orang lain melakukan pemerkosaan.
"Karena itu dapat diancam dengan pidana penjara sesuai pasal 114 UU TPKS Setiap orang yang menyuruh dan/atau memudahkan orang lain melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana tambahan ganti kerugian,"jelasnya.
Selain UU TPKS dapat pula dikenakan pasal 76 D UU perlindungan anak sebagaimana yang diuraikan diatas.
LPA NTT juga mengapresiasi pihak Polres Malaka yang telah menangkap dan menahan pelaku NM. Karena itu pihaknya mendukung proses hukum dan menangkap pelaku yang lain serta memberikan perlindungan kepada korban yang merupakan seorang anak.
"Kami mendesak agar pihak Polres Malaka memberikan perhatian serius dalam upaya penegakan hukum menindak pelaku secara tegas dan menerapkan pasal berlapis. Hal ini sangat penting agar memberikan efek jera terhadap pelaku memberi pelajaran kepada publik serta memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga,"desak Tori Ata.
Pihaknya juga berharap agar hukum harus ditegakkan di Rai Malaka demi pemenuhan dan perlindungan hak anak.*** gonza
