Network
MEDIA KUPANG - Kasus penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran pengadaan bibit bawang merah di Kabupaten Malaka, NTT akhirnya diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kasus tersebut sebelumnya sudah ditangani oleh Polda NTT tetapi terkesan lamban dan dibiarkan berlarut-larut.
Akhirnya, karena dirasa tidak ada perkembangan penanganan kasus itu, maka dilimpahkan ke KPK untuk mengambil alih proses penyelidikan dan seterusnya.
Baca Juga: Pertarungan Mengerikan Antara Brimob dan Tiga Orang Begal
KPK terus mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan benih bawang merah senilai Rp 9 miliar lebih di Dinas Pertanian Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Kita lakukan penyidikan, kita hanya melengkapi saja berkas-berkas yang sudah diproleh dari penyidik polda. Kurangnya dimana, nanti kita tambahin aja," kata Wakil Ketua KPK, Alex Marwata kepada wartawan di Kupang, Rabu 19 Oktober 2022.
Marwata menegaskan, tersangka dalam kasus tersebut sama dengan tersangka yang telah ditetapkan oleh polda NTT.
"Saya kira tersangkanya sama yang ditetapkan di polda," kata dia.
Baca Juga: Agustinus Ch Dula, Mantan Bupati Manggarai Barat Dijatuhi Hukuman Lima Tahun Penjara
Ia mengatakan alasan KPK mengambil alih penanganan kasus tersebut, karena Polda NTT lamban dalam menangani kasus bawang merah tahun anggaran 2018 tersebut.
"Kita mengambil alih karena apa? karena kita melihat kenapa perkara ini lama. Itukan. Lama penyelesaiannya. Padahal di polda sudah ditetapkan tersangka toh, kenapa tidak dinaik-naikan ke tingkat penuntutan atau P19," tegasnya.
Menurutnya, KPK dalam melakukan tugas koordinasi juga melakukan supervisi terhadap penanganan korupsi-korupsi di daerah.
"Setelah kita melakukan supervisi, nggak naik-naik juga, dari pihak penyidik maupun penuntutan umum itu nggak ada kesepahaman, akhirnya kita ambil alih," katanya.
