Network
AHP Bicara Tentang Beasiswa PIP Dan Guru Honor Di Alor, Enny Anggrek Minta Tambahan Quota Dan Perhatikan Nasib Guru
MEDIA KUPANG- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), DR. Andreas Hugo Pareira (AHP) melakukan kunjungan kerjanya di Kabupaten Alor dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan tugas kerjanya di Komisi X DPR RI yang membindangi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga, Dan Perpustakaan.
AHP dalam kegiatannya di Alor tersebut salah satu kegiatannya melakukan pertemuan dengan sejumlah Kepala Sekolah dan Guru. Di forum ini AHP didampingi Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek, SH bicara tentang usulan beasiswa PIP yang benar dan tentang nasib guru honor yang tunjangannya kecil.
Pertemuan AHP dan Kepala Sekolah ini berlangsung di Aula SMA Katolik Santu Yoseph Kalabahi, pada Rabu 2 Maret 2022. Pertemuan ini dipandu oleh Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek, SH.
AHP menjelaskan, dirinya memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan pendidikan di wilayah Dapilnya, dengan cara menyalurkan beasiswa PIP bagi anak sekolah dan beasiswa KIP bagi mahasiswa. Hal penting lainnya berusaha memperjuangkan nasib guru honor yang tunjangannya kecil.
Untuk beasiswa PIP, AHP menyebutkan, untuk tahun 2020 bagi siswa sekolah di Kabupaten Alor telah disalurkan kepada 2.000 siswa-siswi, dan tahun 2021 sebanyak 1.700 lebih siswa-siswi penerima.
AHP mengaku, sebenarnya quota beasiswa PIP ini cukup besar dan siswa yang menerima harusnya semua yang telah memenuhi syarat yang ada. Namun yang terjadi masih terjadi pendobelan data dan ada juga siswa-siswi yang orang tua nya mampu menerimanya. Hal ini terjadi akibat pengusulan dalam Dapodik oleh sekolah-sekolah yang belum akurat.
"Data dapodik yang diusulkan tidak akurat karena datanya dibuat oleh operator. Sementara operator yang ada menangani bukan 1 sekolah saja, malah 2 sampai 3 sekolah. Akhirnya tidak fokus, ditambah pihak sekolah tidak memeriksa kembali," ungkap AHP.
Oleh karena itu, AHP berharap dalam pengusulan beasiswa untuk periode berikutnya, Kepala Sekolah dan guru bisa menjadi operatornya atau setidaknya ada operator permanen, karena selama ini operatornya hanya sampingan saja ditambah tidak ada pendampingan dari pihak sekolah ketika data dapodik dibuat untuk diusulkan.
