Network
Itu yang kemungkinan terjadi penyesuaian kepesertaan di Kabupaten Belu karena anggaran yang tidak mencukupi," tuturnya.
Ferry menuturkan bahwa dengan dinonaktifkan 6.806 peserta Jamkesda ini maka para peserta tersebut pelayanan kesehatannya sudah tidak dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan.
"Nanti akan bayar normal sebagai pasien umum, karena iurannya sudah tidak ditanggung oleh Pemerintah Daerah Belu lagi," pungkasnya.
Dirinya lantas menyarankan agar dari segi angggaran perlu ditelusuri ke Pemerintah Daerah Kabupaten Belu karena pihaknya hanya menindaklanjuti.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Belu, Marsel Mau Meta saat ditemui awak media ini, Kamis (07/01/2021) menjelaskan bahwa anggaran yang dialokasikan Pemerintah Daerah Belu untuk kepesertaan Jamkesda tetap sama yaitu 6,5 Miliar Rupiah.
Hanya saja iuran BPJS tahun 2021 mengalami kenaikan beban untuk APBD yaitu dari Rp 25.500 menjadi Rp 37.800 per peserta sehingga kepesertaannya pun berkurang.
"Anggarannya sama hanya iurannya naik sehingga jumlah pesertanya berkurang. Misalnya sebelumnya 100 dapat 4 peserta sekarang hanya bisa 2 peserta," pungkasnya.
Namun terakhir kali pembahasan dalam rapat evaluasi antara Pemda Belu dan BPJS Kesehatan cabang Atambua, pihak Pemda Belu meminta untuk runding ulang lagi.
Tak sempat duduk bersama, 6.806 peserta Jamkesda yang sebelumnya dicover oleh Pemerintah Daerah Belu telah dinonaktifkan pada Tahun Anggaran 2021.
